oleh

Pimpinan DPRD Makassar Minta Pemberlakuan Perwali Tentang Perjalanan Dinas Pimpinan Ditunda

Makassar, inisulsel.com,- Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar meminta Pemerintah Kota Makassar menunda pemberlakuan Peraturan Wali Kota yang baru diteken PJ Wali Kota Makassar ,Iqbal Suhaeb tentang perjalanan dinas pimpinan.

“Kami minta pemberlakuan perwali ini ditunda,” kata Rudianto Lallo, Ketua DPRD Kota Makassar usai memimpin Rapat Paripurna Dewan, Rabu (15/1).

Menurut Rudianto Perwali tersebut akan membatasi ruang gerak kegiatan para anggota dewan yang akan melakukan kunjungan kerja ataupun kunjungan dinas dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi dewan.

Legislator Partai Nasdem Kota Makassar tersebut mengaku telah menyampaikan permintaan penundaan tersebut kepada PJ Wali Kota Makassar.

“Saya sudah sampaikan ke Pak PJ Wali Kota untuk menunda pemberlakuan Perwali itu,”kata Rudianto.

Rudianto meminta unit kerja terkait yang menggodok Perwali tersebut dapat mengkaji ulang dan membahas isi Perwali itu bersama dengan dewan.

“Kami agendakan secepatnya , Dewan mengundang Pemkot Makassar membahas terkait isi perwali tersebut sebelum diterapkan datau diberlakukan,”kata Rudianto.

Salah satu poin yang memberatkan anggota dewan dalam perwali tersebut, kata Rudianto, yakni masa kunjungan kerja termasuk anggota dewan akan dibatasi dari sebelumnya selama maksimal 5 hari menjadi maksimal 3 hari.

Menurut dia, masa kunjungan kerja ataupun perjalanan dinas anggota dewan yang hanya tiga hari akan tidak efektif bagi anggota dewan saat melakukan kunjungan kerja ataupun dinas keluar kota.Idelanya, kata Rudianto, masa perjalanan dinas tetap saja maksimal 5 hari.

Kabag hukum Pemkot Makassar, Umar mengatakan pembuatan Perwali tersebut berdasarkan atau sudah sesuai dari Peraturan menteri Dalam Negeri yang mengatur maksimal kunjungan dinas selama 5 hari.

“Artinya dalam aturan pusat mengatur perjalanan dinas maksimal selama 5 hari, itu berarti bisa dikurangi menjadi 3 hari saja, tak melanggar aturan diatasnya,” tutur Umar.

Umar mengatakan pihaknya siap dipanggil oleh dewan untuk membahas ulang isi Perwali tersebut, adapun terkait penundaan perberlakuan Perwali tersebut, Umar menyerahkan kepada pimpinan yakni PJ Wali Kota Makassar.(*)

News Feed