oleh

Kepala Sekolah di Kota Makassar Bantu 167 Siswa Pulau Melaksanakan UN

MAKASSAR,INISULSEL.COM– Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar sebut kepala sekolah akan tanggung biaya transportasi anak sekolah di Pulau untuk mengikuti Ujian Nasional di Kota

Kadis Kota Makassar Hasbi mengungkapkan, bahwa adanya bantuan tersebut merupakan subsidi dari hasil Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) sehingga 167 Siswa yang bersekolah di 5 pulau dapat disebrangkan ke kota untuk mengikuti Ujian Nasional selama 4 hari

“Untuk biaya transportasi dipulau itu tidak lagi menjadi tanggungan orangtua tapi disubsidi oleh teman-teman sekolah yang ada di kota makassar sehingga tidak ada lagi masalah terkait itu”,kata dia saat ditemui di DPRD Kota Makassar , Selasa (3/4/2018)

“Tahun lalu itu misalnya kepala sekolah di darat itu menanggung 1 atau 2 siswa jadi kali sekian pulau sekolah cukup membantu 167 siswa. jadi tidak ada lagi biaya yang dikeluarkan orang tua karena subsidi”, tambah dia

Ia mengaku tidak tahu menahu berapa banyak yang dikeluarkan kepala sekolah untuk membiayai 1 orang anak karena tidak dirincikan dan juga hal itu merupakan tanggung jawab kepala sekolah

“Berapa saja yang dibiayai satu anak itu tanggungannya guru. Mau di inapkan dihotel atau di rumahnya itu tanggungjawabnya kepala sekolah”,ujarnya

“Kita tidak tau kemungkinan ditempatkan di satu tempat atau terpisah yang jelas ini tanggungan kepala sekolah”,kata dia

Hasbi menambahkan tindakan Kepala Sekolah ini merupakan unsur sosial karena menggunakan biaya pribadi

“Itu keinginan sekolah . Bukan keinginan pemerintah. Bukan biaya sekolah bukan juga biaya pemerintah. Tapi dari dana pribadi kepala sekolah itulah salah satu unsur sosialnya,masa tidak bisa menanggung 1 atau 2 anak dalam 4 hari berapa ji itu”, imbuhnya

Untuk Penggunaan bantuan Dana Bos sendiri menurutnya, dimungkinkan akan tetapi, pihak sekolah pulau telah mengalokasikan dana bos tersebut untuk kebutuhan yang lain sehingga belum ada perencaan lanjut terkait anggaran pelaksanaan Ujian Nasional

“Sebenarnya memungkinkan oleh sekolahnya di pulau cuma mungkin karena terbatas karena sekolah tidak ada biaya khusus untuk itu. Tapi selama itu untuk operasional pendidikan sebenarnya boleh-boleh saja cuman mungkin dari pihak sekolah sudah membuat alokasi-alokasi anggaran untuk berbagai kegiatan. Dan mungkin untuk anggaran pelaksanaan ujian nasional ini tidak mencukupi”,tandasnya

“Memang di dana bos tidak ada dana transportasi dan penginapan tapi mungkin kalau berhubungan dengan pembelajaran itu boleh saja”,tutupnya