oleh

KPK Beri Pembekalan Antikorupsi Kepada Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

MAKASSAR,INISULSEL.COM— Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberi pembekalan antikorupsi dan deklarasi laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Selasa (17/4/2018)

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif yang sekaligus membuka kegiatan tersebut, berharap Pilkada 2018 ini bisa berjalan lancar dan menghasilkan pemimpin yang baik.

Laode mengutarakan alasan KPK ikut andil dalam Pilkada lantaran selama ini dari catatan KPK, kasus korupsi yang ditangani KPK dari 2004 hingga 2018 sebanyak 103 Kasus terdiri dari 75 kasus melibatkan bupati/wali kota, dan 13 melibatkan gubernur.

“Saya berharap jika terpilih di pilkada nanti terapkanlah sistem e-planning dan e-budgeting, termasuk pengunaan barang dan jasa marena banyak kepala daerah yang tergelincir di sini,” kata Laode.

Pejabat Gubernur Sulsel Soni Sumarsono menambahkan pilkada harus dilihat sebagai sesuatu yang menyenangkan. Dan juga demokrasi harus berkualitas

“Saya berharap poinnya harus kita lihat sebagai pesta demokrasi yang menggembirakan, jangan menakutkan dan mencekam karena aman dan damai, ujung proses demokrasi berkualitas. Intinya juga ASN harus netral. Mata luar negeri tertuju ke Indonesia,” kata soni

Komisioner KPU , Faisal Amir mengatakan pihaknya akan menjadikan penyelenggara pilkada yang berintegritas, netral, jujur, dan profesional.

“Mari kita wujudkan pilkada yang damai, berintegritas, aman, serta menjadi model dan contoh penyelenggaraan pilkada terbaik di Indonesia,” ujarnya.