oleh

Pentingnya Sistem Koordinasi Pemerintah Dalam Penyusunan Perda Perlindungan Anak

MAKASSAR,INISULSEL.COM— Dalam rangka penyusunan Perda (Peraturan Daerah) perlindungan anak, salah satu terobosan pemerintah untuk membuat regulasi Dalam hal ini mengundang masyarakat Kota Makassar untuk hadir dalam Diskusi Publik yang diselenggarakan oleh DPRD Kota Makassar di Hotel Denpasar jumat (11/5/2018)

Penyedia Naskah Akademik Perda perlindungan anak, Fadiah Mahmud dalam diskusi publik, menyebutkan beberapa poin yang akan dituang dalam Naskah akademik.

Poin pertama diungkapkan, perlu adanya koordinasi mengenai pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) yang saat ini menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Sedangkan dalam pendidikan SD (Sekolah Dasar) hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP) masih menjadi kewenangan Pemerintah Kota

“Ternyata diperda ini perlu dibuatkan masalah koordinasi.
Dalam koordinasi ternyata ada anak yang sudah masuk usia-usia remaja dan notabene masuk dalam lingkup SMA dan SMA itu bukan lagi kewenangan kota melainkan kewenangan provinsi. makanya koordinasi dibutuhkan”,jelasnya

Selanjutnya, ia juga memberikan gambaran terkait kerusuhan anak dimana anak diwilayah Kota Makassar menjadi korban kekerasan sementara pelaku berada diluar Kota Makassar

“Banyak sekali kasus anak pelakunya luar kota makassar korbannya anak kota makassar itu juga perlu koordinasi, ini penting. Jadi harus ada bab soal koordinasi. Koordinasi dalam rangka bagaimana mengefektifkan penyelenggaraan perlindungan anak”, timpalnya

Selain itu, kata dia akan memperbaharui sistem dan mekanisme. Dalam artian untuk memaksimalkan perda pelindungan anak perlu adanya keterlibatan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) sesuai fungsi dan tugasnya

“ada masuk pengaduan soal kelahiran. Kelahiran anak arahnya ke sektor Disdukcapil. Kalau anak sekolah dia arahnya ke sektornya pendidikan. Semua ini ada fungsi dan tugas
Bukan cuma dinas perlindungan anak, dinas sosial tapi semua SKPD”, tandasnya