Syampara Syarif harap Pemerintah Pusat kaji Ulang Pencabutan 3 Layanan BPJS

MAKASSAR,INISULSEL.com — Dewan Harap pemerintah pusat revisi tiga pelayanan yang dicabut Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan per tanggal 25 Juli 2018

Dijelaskan dalam pasal 24 Ayat 3, BPJS Kesehatan dapat mengembangkan sistem pelayanan kesehatan, sistem kendali mutu pelayanan, dan sistem pembayaran pelayanan kesehatan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas jaminan kesehatan.

Adapun tiga pelayanan kesehatan yang tidak dijamin, yaitu katarak, persalinan bayi yang lahir sehat, dan rehabilitasi medik.

Menanggapi hal itu, Komisi D DPRD Makassar Syampara Syarif menilai ketiga pelayanan itu harus tetap dijalankan sebagaimana program pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat

“Suatu hal yang bertentangan dengan keinginan BPJS. Karena penyakit seperti ini Memang harus tanggungan dari BPJS. Kalau itu yang tidak ditanggung berarti selama ini mana komitmen pemerintah untuk memperbaiki gizi atau kesehatan masyarakat”, ujarnya Jumat (27/72018) di DPRD Kota Makassar

Sehingga legislator ini mengusulkan agar pemerintah pusat melakukan kajian ulang terkait hal itu. “Kalau ini kebijakan pemerintah pusat tentunya kita mengusulkan kalau bisa revisi kembali sama seperti yang lalu bisa ditangani penyakit-penyakit yang kronis. Masyarakat kita disini berhubungan dengan penyakit begitu kan banyak”, harapnya

“Dan saya rasa BPJS itu memberi kesehatan untuk masyarakat. Dan kalau hilang kan itu menjadi pertanyaan untuk masyarakat kita. Perkembangan nya mana kan seperti itu” pungkasnya