oleh

Warga Mengadu, Dewan Soroti Kinerja dan Pelayanan Disdukcapil Makassar

MAKASSAR, INISULSEL.com— Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar menyoroti kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Makassar. Banyaknya warga yang mengadu perihal pelayanan mengurus KTP yang lamban dan harus membayar.

Aduan warga kecamatan Biringkanaya, Puspita Sari mengaku jika dirinya sudah menunggu lama untuk melakukan perekaman e-KTP di kecamatan biringkanaya, hingga menunggu selama 2 tahun. e-KTP tersebut, tidak kunjung diterbitkan, bahkan pihak kecamatan melempar tanggung jawab itu di dinas terkait.

“Saya sudah menunggu 2 tahun di kecamatan tapi sampai sekarang tidak diterbitkan e-KTP saya. Sampai kemarin saya ke Disdukcapil mereka katakan akan mengantarkan sendiri e-KTP tersebut, dengan syarat membayar ongkos sebear Rp 25 ribu dan itu saya disuruh menunggu 3 minggu. Sampai sekarang ini belum ada, mereka bilang mau cek dulu lah, belum ada,” bebernya Kamis(1/8/2018)

Hingga akhirnya ia mengadukan perihal tersebut di DPRD Makassar, Melihat nasib e-KTP nya yang sudah bertahun-tahun tidak kunjung di terbitkan. Ia berharap ada upaya pemerintah kota dalam hal ini Walikota Makassar, Ramdhan Pomanto untuk melakukan evaluasi di dinas terkait.

Hal yang sama dialami Warga Kecamatan Tamalanrea, Desi bahwa dirinya pernah dimintai pembayaran sebelum e-KTPnya diterbitkan dengan membayar proses cepat penerbitan itu sebesar Rp 100 ribu. “Sudah bicara tidak sopan, bilang lagi kalau mau cepat ini terbit KTP mu bayar dulu Rp 100 ribu supaya cepat,” ucapnya.

Sementara itu, Anggota DPRD Makassar, Hamzah Hamid membenarkan jika ada keluhan masyarakat yang mengeluhkan persoalan e-KTP yang tidak kunjung diterbitkan, bahkan melihat kondisi di kantor Disdukcapil Makassar yang sudah tidak sehat lagi.

“Saya mendengar itu tentu tidak heran lagi, karena hampir banyak warga yang mengalami itu. Tapi bagaimanapun seharusnya Bu Nielma ini bisa menegur dan memperbaiki layanan ini, jangan ada unsur korupsi dalam pembuatan KTP ini, bisa pidana itu,” tegasnya