
MAKASSAR,INISULSEL.com – Deklarasi 2019 Ganti Presiden yang akan digelar di Monumen Mandala, Jl Jend Sudirman, Makassar, Minggu (12/8/2018)mendapat penolakan di Makassar.
PMII menyatakan gerakan deklarasi ganti presiden belum pantas dilakukan. Sebab, dirinya menganggap belum ada penetapan resmi KPU siapa-siapa calon Presiden.
Juri bicara (jubir) Gerindra Sulsel, Sawaluddin Arif mengatakan, Gerindra secara institusi tidak melakukan apapun. Tapi sebagai anak bangsa maka pihaknya merasa terpanggil.
“Dari lubuk hati yang paling dalam akan maksimalkan sehingga #2019 ganti presiden meriah dan antusias,” katanya.
Menurutnya, partai Gerindra yang mendorong ketua umjm sebagai calon Presiden. Sebagai kader parpol pihaknya akan maksimalkan agar keinginan rakyat Makassar turut ambil bagian dalam deklarasi ini.
“Ini adalah gerakan rakyat, kita dukung,” ungkapnya.
Saat ditanya, meski panitia deklarasi bukan dari partai Gerindra. Tapi soal ada sebagian organisasi yang menggelar aksi menolak pegelaran ganti presiden2019.
Sawaluddin Arif mengatakan, Gerindra Sulsel, secara institusi tidak menilai sah-sah saja kebeasan warga negara menyampaikan hak aspirasi.
“Sebagai anak bangsa Indonesia yang paham amanat reformasi menganggap bahwa penolakan itu tidak beraalasan,” ungkapnya.
Ditambahakan, konstitusi negara dan UUD 1945, serta UU parpol juga UU pemilu sudah mengatur dengan jelas bahwa sekali dalam 5 tahun Ganti presiden.
“Maka dilakukan pemilu yang sekarang lebih tegas dikatakan pilpres. Jadi menurut saya Deklarasi #2019 ganti presiden dilindungi undang undang,” pungkasnya.
Sekretaris DPD PDIP Sulsel, Rudi Pieter Goni menilai Deklarasi 2019 Ganti Presiden juga hak demokrasi. Akan tetapi PDIP swbagai partai pengusung tak terprovokasi.
“Kami dari partai pengusung menyikapi dengan bijak, namanya juga kebebbasan berpendapat. Yang penting bagi kami Jokowi dua periode,” katanya.
Ia mengatakan PDIP tak akan melakukan aksi serupa. Tugas Parpol pengusung menyampaikan ke masyarakat tentang pentingnya sosok Jokowi, untuk Indonesia yang lebih baik.
“Artinya, kami sampaikan ke Publik. Pak Jokowi 2 periode akan memastikan pembangunan yang telah dicanangkan dinikmati dan telah dirasakan oleh masyarakat,” pungkasnya.