oleh

KPU Makassar Diminta Optimalkan Anggaran Pilwalkot

Makassar, inisulsel.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Makassar meminta KPU Makassar mengoptimalkan dana hibah yang diberikan Rp 78 Miliar untuk menyelenggarakan Pemilihan Umun Wali Kota -Wakil Wali Kota Makassar 2020.

“Meskipun anggarannya sempat dikurangi, tapi anggaran yang disetujui mesti dioptimalkan,”kata Hasanuddin Leo, anggota Dewan Makassar saat dikonfirmasi,Selasa (2/10).

Hasanuddin yang juga Legialator PAN Makassar mengemukakan Pilkada Makassar merupakan agenda politik untuk memilih pemimpin yang diharapkan mampu membawa kota Makassar lebih baik kedepannya.

“Dengan anggaran Pilwalkot Makassar yang ada, harus digunakan untuk menyelenggarakan Pilkada secara profesional dan berkualitas,”tutur dia.

Komisi Pemilihan Umun (KPU) Makassar dan Pemerintah Kota resmi menandatangani kesepkatan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) anggaran pelaksanaan Pemilihan Wali Kota (Pilwali) Makassar 2020 mendatang beberapa hari lalu.

Anggaran yang diterima KPU berkurang dari sebelumnya diusulkan Rp 96 miliar, akhirnya disetujui dan diberikan Rp 78 miliar.

Ada sejumlah pos biaya yang dikurangi antara lain jumlah TPS berkurang, anggaran PSU, anggaran sosialisasi dan lainnya.(*)

Salah seorang komisioner KPU Makassar, Gunawan Mashar,mengemukakan pihaknya tetap mempertahankan anggaran yang elementer, yang tidak bisa dikurangi karena bisa berdampak pada kualitas penyelenggaraan Pilkada.

Dari Nilai hibah Rp78 miliar tersebut, porsi terbesar biaya pada honorarium penyelenggara adhoc, yakni berkisar Rp20,9 miliar.

Demikian juga biaya pengadaan dan distribusi logistik sekitar Rp8 miliar, sosialisasi Rp3 miliar, pemutakhiran data Rp5,5 miliar.
“Dana tersebut akan dioptimalkan penggunaannya,”(*)