Makassar, Inisulsel.com – Pemerintah membuat program Pusat
Pengembangan Keteramplilan (Skills Developmant Center). Program ini
untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja yang sesuai dengan
kebutuhan pasar kerja.
Sebagai piloting, pada 2019 program Skills Developmant Center dibentuk
di 20 kabupaten/kota. Yakni Aceh Tamiang (Aceh), Pakpak Bharat
(Sumatera Utara), Kota Padang (Sumatera Barat), Kota Serang (Banten),
Bandung Barat, Sumedang, Kota Bekasi (Jawa Barat), Kota Semarang,
Surakarta, Karanganyar (Jawa Tengah), Kulon Progo (DI Yogyakarta),
Kabupaten Malang (Jawa Timur), Lombok Timur (NTB), Makassar, Bantaeng (Sulawesi Selatan), Kendari (Sulawesi Tenggara), Samarinda (Kalimantan
Timur), Ambon (Maluku), Ternate (Maluku Utara), Sorong (Papua Barat).
“Alhamdulillah, Makassar masuk salah satu daerah pilot project pengembangan keterampilan kerja,” kata Andi Irwan Bangsawan, Kepala Dinas Tenaga Kerja Makassar, Jumat (8/11).
Irwan mengemukakan Makassar beberapa tahun terakhir mengembangkan dan menggenjot program pelatihan keterampilan kerja untuk berbagai bidang kerja.
Hal itu dilakukan sesuai kebutuhan ketenagakerjaan yang ada di Kota
Makassar, program tersebut membantu tenaga kerja untuk meningkatkan
keterampilannya pada bidang kerja yang ia tekuni selama ini.
Irwan berharap masuknya Makassar sebagai salah satu daerah pengembangan keterampilan kerja yang ditetapkan Kementrian Ketenagakerjaan akan mendorong peningkatan kualitas Sumber Daya
manusia dari tenaga kerja yang ada di Makassar.
Plt Direktur Kelembagaan Pelatihan, Direktorat Jenderal Pembinaan
Pelatihan dan Produktivitas, Kementerian Ketenagakerjaan RI, Adi
Nugroho, di sela-sela rapat koordinasi Skills Developmant Center di Yogyakarta, Kamis lalu, mengatakan Pemerintah ingin memastikan program
peningkatan skill pekerja sampai dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sesuai dengan arahan Presiden, program pemerintah tidak
hanya sent, tapi deliver ke masyarakat.
Menurut Adi, Program terpadu ini diinisiasi oleh Kementerian
Ketenagakerjaan dengan melibatkan Kementerian Perindustrian,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional serta pemerintah daerah.
Dia menjelaskan tujuan program tersebut adalah meningkatkan kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga pelatihan dengan dunia usaha dan industri dalam meningkatkan keterampilan tenaga kerja
sesuai kebutuhan pasar kerja di masing-masing daerah.
“Pelaksanaan program tersebut ada di bawah koordinasi kepala daerah
setempat dengan melibatkan unsur Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan, Bappeda, Dinas Perindustrian serta unsur pelaku
industri,” jelas Adi.
Untuk pelatihan keterampilan kerja diberikan secara gratis kepada
masyarakat yang membutuhkan tanpa batasan usia dan pendidikan.
Sedangkan jenis pelatihan menyesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja di masing-masing daerah yang akan dilaksanakan di Balai Latihan Kerja
(BLK) atau Sekolah Menengah Kejuruan.(*)