oleh

Dewan : Pemkot Awasi Perusahaan Terapkan UMK, Honorer Pemkot Sendiri Belum UMK

Makassar, inisulsel.com, -.Dewan Perwakilan Rakyat melalui Badang Anggaran Dewan, mengungkapkan rasa prihatin terhadap upah yang diterima pegawai honor di lingkup Pemerintah Kota Makassar selama ini. Hal itu diungkapkan pada saat Rapat Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran, Senin tadi malam.

“Ini bagaimana, Pemkot mengawasi perusahaan yang tak berlakukan Upah Minumum Kota, sedangkan Pemkot sendiri belum terapkan UMK ke pegawai honornya,”kata Abdi Asmara, anggota Banggar DPRD Makassar, Senin malam (18/11).

Menurut Abdi, Pemkot Makassar harus menjadi contoh bagi masyarakat atau bagi perusahaan-perusahaan untuk menerapkan upah minimum.

“Soal upah, apa bedanya karyawan perusahaan dengan pegawai honor, sama –sama bekerja ,sama –sama diberi upah, resiko pekerjaannya juga berat,”kata Abdi.

Abdi meminta Pemerintah Kota Makassar menggodok ulang Kebijakan Umum Anggaran dan menyesuaikan upah pegawai honor agar menerapkan upah minimum.

“Kalau tak bisa terapkan Upah Minumum Kota Rp 3,1 juta,  yang penting menghampiri UMK, pegawai honor pasti senang terima,”kata Abdi.

Diketahui, jumlah pegawai honor di Makassar hingga saat ini berkisar 9 ribu orang, pegawai tersebut tersebar di kantor Sekertariat Daerah, kantor dinas dan badan, kantor camat, kelurahan dan Unit Pelaksana Teknis Daerah.

Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Makassar, Iswadi mengemukakan pihaknya siap mengkaji penyesuaian upah bagi pegawai honor.

“Kami akan kaji secara internal dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD Makassar).(*).