Ajid Said Tolak Kebijakan Penghapusan Tenaga Kontrak Guru

Makassar, inisulsel.com,- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) dan Komisi II DPR RI sepakat melakukan penghapusan tenaga kontrak termasuk tenaga kontrak yang bekerja di Pemerintah Daerah.

Akan tetapi, rencana Pemerintah Pusat tersebut dikhawatirkan akan mendapat perlawanan dari sejumlah pihak diantaranya Lembaga Swadaya Masyarakat, pemerhati pemerintahan dan anggota dewan di daerah serta kalangan tenaga honorer sendiri.

Kritikan dan sorotan kebijakan tersebut, salah satunya dilontarkan Sekretaris Komisi D Bidang Kesra DPRD Kota Makassar, Saharuddin Said. Dia menyatakan tak setuju dengan kebijakan pemerintah pusat tersebut.

Alasannya, dengan kebijakan tersebut maka akan berdampak pada masyarakat dan berbagai bidang pembangunan antara lain bidang pendidikan dan kesehatan serta bidang sosial ketenagakerjaan.

“Permasalahan sosial akan terjadi, tingkat pengangguran di daerah akan meningkat signifikan, masih banyak masalah lain yang akan muncul,’kata dia.

Legislator Partai Amanat Nasional Makassar tersebut melanjutkan kebijakan tersebut tak bisa serta merta diikuti oleh Pemerintah Daerah terutama Pemerintah Kota Makassar.

“Inikan persoalan sosialnya besar sekali. Berapa ribu orang yang akan tidak memiliki pekerjaan, padahal pemerintah itu butuh tenaga kontrak,” ucap Saharudin Said, baru-baru ini.

Saharudin menilai kinerja tenaga kontrak selama ini sangat membantu Pemerintah terutama Pemerintayh Daerah karena semua tugas pegawai negeri itu selama ini ditangani langsung oleh tenaga kontrak. Bahkan, lanjut dia, kerja-kerja administrasi di pemerintahan umumnya dikerjakan oleh tenaga kontrak.

“Contohnya di Pemkab Gowa, APBDnya tidak lebih besar dari Makassar tidak ada wacana penghapusan tenaga kontrak, Pemkot Makassar bisa melihat Pemkab Gowa menjadi contoh,” tuturnya.

Terlebih lagi di bidang pendidikan, lanjut Saharuddin, guru kontrak di Makassar sangat banyak lantaran guru berstatus ASN minim. Sehingga, pemerintah harus memperhatikan betul-betul guru kontrak yang ada di Makassar.

“Saya kira guru kontrak ini prioritas sama tenaga kontrak lain. Tapi kalau mau dihapus, guru ini jadi perhatian kita bersama karena kita kekurangan guru di Makassar,” tuturnya.

Menurut Saharuddin, Pemkot Makassar seharusnya melakukan evaluasi terhadap kinerja tenaga kontrak bukan mengikuti kebijakan Pemerintah Pusat untuk menghapus tenaga kontrak.

“Beban kita terhadap tenaga kontrak itu yang fiktif, bukan penghapusan. Tenaga kontrak mesti dievaluasi,” bebernya. (*)