Makassar,Inisulsel.com – Komisi D DPRD Makassar melakukan pertemuan dalam rangka menyikapi batalnya keberangkatan 1127 jamaah haji asal Kota Makassar pada musim haji 2020 ini.
Komisi D DPRD Makassar menghadirkan Kementerian Agama RI Kota Makassar beserta Pemkot Makassar untuk membahas hal itu, Rabu, 10 Juni 2020.
Abdul Wahab Tahir menyampaikan perlunya penegasan DPRD Makassar untuk melindungi kepentingan jamaah berhubung tak ada kepastian apakah mereka tetap berangkat tahun depan.
“Kita ingin ada penegasan dari Kemenag dan Pemkot Makassar bahwa semua jamaah yang batal berangkat 2020 ini tetap diprioritaskan tahun 2021 mendatang,” kata Ketua Komisi D, Abdul Wahab Tahir.
“Misalnya, biaya ONH kan pasti akan beda tahun depan. Jika naik lalu jamaah tak sanggup memenuhi apa solusinya,” katanya.
Selain itu, Wahab ingin memastikan bahwa jika misalnya ada jamaah batal itu akhirnya wafat sebelum berangkat 2021, bisa digantikan oleh ahli warisnya bukan oleh yang lain.
Kepala Kantor Kemenag Kota Makassar, HM Arsyad Ambo Tuo, menyatakan pemerintah Indonesia berkomitmen untuk tetap mendahulukan semua calon jamaah yang batal berangkat tahun ini untuk berangkat tahun depan.
“Itu sudah menjadi aturannya, tak bisa diganti,” katanya. Terkait dengan jamaah wafat sebelum berangkat, memang ada kebijakan penggantian oleh ahli waris tetapi dengan syarat tertentu.
Ahli waris yang bisa menggantikan adalah keluarga dekat mulai dari suami-istri, anak, hingga orang tua kandung. “Tetapi ada beberapa syarat yang harus terpenuhi,” lanjutnya.
Salah satu syaratnya, calon jamaah haji yang berhalangan tetap sehingga tidak bisa berangkat ke tanah suci itu harus sudah melunasi seluruh biaya haji. Teknis penggantiannya adalah pihak ahli waris mengajukan surat rekomendasi penggantian ke Kemenag kota lalu mengurusnya ke Kemenag tingkat provinsi dan pusat. “Jadi kami di daerah sekedar memberi rekomendasi saja dan ahli waris mengajukan ke Dirjen Haji,” ujarnya.