oleh

LSM-KAPAK : PPK RUSUN DIDUGA KONGKALIKONG DENGAN PENYEDIA DALAM MENERBITKAN SPPBJ PROYEK RUSUN JENEPONTO

Sulsel,INISULSEL.COM,-Lembaga Swadaya Masyarakat-Komite Pemantau Transparansi Pemerintahan dan Korupsi Sulawesi Selatan (LSM-KAPAK SULSEL) menyoroti kinerja Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Rusun dan Rusus Satker Penyediaan Perumahan Provinsi Sulawesi Selatan.

Pasalnya, PPK Rusun dan Rusus dituding menetapkan PT. Ilho Jaya Alfatih sebagai Penyedia Jasa Konstruki pada Proyek Pembangunan Rumah Susun ASN Pemkab Jeneponto Tahun Anggaran 2021 yang terindikasi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Ketua LSM KAPAK SULSEL, Khaeril Jalil, PPK Rusun dan Rusus diduga kuat telah melakukan kongkalikong dengan pihak Penyedia dalam menerbitkan SPPBJ dan selanjutnya melakukan Penandatanganan Kontrak untuk proyek pembangunan Rusun di Kabupaten Jeneponto dengan Nilai Kontrak sebesar Rp. 16,4 Milyar.

“Kinerja PPK maupun KPA tentu patut dipertanyakan, sebab sebelum diterbitkan SPPBJ, maka PPK telah melakukan tahapan Pre-Award Meetings (PAM) dan hasilnya telah ditemukan beberapa kesalahan fatal dalam berkas administrasi penawaran Penyedia sehingga PPK sendiri menerbitkan surat yang pada pokoknya menolak menerbitkan SPPBJ terhadap PT. Ilho Jaya Alfatih,” ujar Khaeril.

Lanjut Khaeril mengatakan, tiba-tiba pihak PPK sendiri menerbitkan kembali SPPBJ terhadap PT. Ilho Jaya Alfatih dan dilanjutkan penandatanganan kontrak, yang secara hukum, harusnya perusahaan tersebut sudah gugur dan dilanjutkan evaluasi kepada calon pemenang tender kedua.

“Tentu pertanyaaannya, ada apa dengan PPK ? Sebab berdasarkan ketentuan Permen PUPR No. 14 tahun 2020, jika pemenang tender pertama tidak sesuai ketentuan, maka seharusnya PPK tidak menerbitkan SPPBJ, melainkan PPK harus melanjutkan Pree-Award Meetings dengan pemenang tender kedua untuk dilakukan klarifikasi administrasi dan teknis,” jelasnya.

Dengan adanya temuan dari LSM-KAPAk tersebut, maka Khaeril menjelaskan, pihaknya saat ini sedang fokus melakukan perampungan laporan dan bukti-bukti mengenai hal tersebut yang rencana akan dilaporkan kepada pihak Aparat Penegak Hukum (APH) agar persoalan ini dapat diusut tuntas sampai ke akar-akarnya.

“Kalau perlu kami lakukan upaya hukum berupa gugatan pembatalan SPPBJ dan Kontrak Kerja untuk proyek tersebut,” tegas Advokat Muda ini.