oleh

Sangkala Saddiko Sosialisasikan Perda Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan

MAKASSAR,INISULSEL.COM,– Anggota DPRD Makassar Sangkala Saddiko Sosialisasikan Peraturan Daerah nomor 2 tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan,Senin (30/08). Di Hotel Sarison Makassar

Dalam sambutannya, Legislator PAN Makassar ini menyinggung soal dana Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan yang menurutnya Pemerintah kota Makassar selama ini, terkhusus dimasa Pandemi Covid 19 tidak transparansi perihal CSR.

“Dimasa Pandemi ini, harusnya Pemerintah kota Makassar transparan soal dana CSR yang dihimpun dengan mempublish agar masyarakat tahu aliran dana tersebut kemana saja,” tegas Sangkala Saddiko.

Dirinya menambahkan bahwa Dana CSR perusahaan seharusnya dikelola dan dimanfaatkan berdasarkan Kecamatan. Bukan dihimpun melalui TSLP sehingga terjadi pemerataan.

“Kenapa Dana CSR harus dikelola di Kecamatan?, karena data yang valid untuk mengetahui kebutuhan Masyarakat kurang mampu ada di Kecamatan sehingga jika ada kebutuhan dana CSR bisa langsung disalurkan sehingga tidak terlalu sulit,” tambahnya.

Misalnya, Kata Sangkala Saddiko kebutuhan terkait pengadaan mobil atau motor sampah dengan dikelola oleh kecamatan maka akan lebih cepat dirasakan oleh Masyarakat. “Konsep begitu saya kira akan lebih aman dari upaya negatif terkait dana CSR ini,”pungkasnya.

Anggota DPRD Makassar Sangkala Saddiko (F-PAN) saat memberi sambutan di kegiatan Sosialisasi Perda Angkatan 12 tentang Perda Tanggung Sosial dan Lingkungan Perusahaan, Senin (30/08). Di Hotel Sarison Makassar

Ditempat yang sama saat memaparkan materi,  Kepala Bidang Hukuman Industrial dan Jam sostek Dinas PU kota Makassar Ariansyah menyebutkan poin penting dalam Perda Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan ini yakni peran pelaku usaha dalam pembangunan kota Makassar

“Semua telah diatur dalam perda ini, mulai dari kewajiban perusahaan sampai sanksi jika tidak mengikuti regulasinya,”tegasnya.

Dirinya menambahkan bahwa pelaku usaha akan mendapatkan award jika dalam pelaksanaannya mengikuti aturan terkait TSLP.

“Dewan TSLP yang akan mengawasi pelaku usaha yang tidak mengikuti Perda ini,”jelasnya.

Hadir selaku Narasumber Kepala Bidang Hukuman Industrial dan Jam sostek Dinas PU kota Makassar Ariansyah,Sekretaris Dinas Sosial kota Makassar  Asvira Anwar Kuba  dan dipandu oleh moderator Hajiani Santi