oleh

Pembinaan Anjal, Legislator Makassar Hj Kartini : Dibutuhkan Kerja Ekstra Semua Pihak

Makassar,Inisulsel.com – Keluarnya fatwa mengahramkan pemberian uang kepada pengemis oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Prov. Sulawesi Selatan, baik itu di ruang publik atau dijalanan. Oleh sebab itu, Hj. Kartini mengimbau masyarakat untuk mengindahkan hal itu guna mengedukasi atau memberi pelajaran kepada anak-anak untuk tidak mengemis.

“Keluarnya fatwa haram ini, saya harap masyarakat tidak memberi apapun kepada anak jalanan, mau itu di ruang publik, di jalanan atau tempat umum lainnya,” ujar Legislator Partai Perindo itu.

Hal itu disampaikan Hj. Kartini saat melakukan sosialisasi peraturan daerah (perda) nomor 2 tahun 2008 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan Pengemis dan Pengamen di Kota Makassar, di Hotel Grand Maelo, Senin (22/11/2021).

Selain dirinya, turut hadir narasumber, yaitu Kepala Dinas Sosisal Kota Makassar Muhyiddin dan Akademisi Arwani Deni serta Muh. Said selaku moderator. Kedua narasumber menjelaskan secara teknis pembinaan Anjal dengan berbagai kendala yang dihadapi.

Anggota Komisi D DPRD Makassar ini, mengatakan Dinsos Makassar harus melakukan kerja ekstra menangani problem anjal dan gepeng ini. Harus ada solusi komprehensif untuk penanganannya.

Apalagi penanganan anjal-gepeng sudah diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Makassar Nomor 2/2008. Tidak hanya sekadar menertibkan, pendampingan berkelanjutan harus dilakukan.

“Selama ini problem utamanya adalah pendampingan. Sudah ditangkap. Dilepas lagi begitu saja. Tak pernah ada yang mendampingi”, pungkasnya.

Begitupun apabila anjal tersebut masih di bawah umur harus ada edukasi yang lebih kepada orang tua atau para walinya.

“Kalau Dinsos mau kerja ekstra, semua problem anjal ini bisa diselesaikan. Persoalan utamanya, hanya mau atau tidak,” ujarnya. (Ananta)