oleh

Dewan Makassar Azis Namu Sebut Perda Bantuan Hukum Kewajiban Pemerintah

Makassar,Inisulsel.com – Kesulitan dalam menghadapi masalah yang menyangkut hukum, masyarakat bisa diberikan bantuan. Namun, hanya masyarakat kurang mampu yang bisa merasakannya serta dengan berbagai syarat administrasi.

Hal itu disampaikan Anggota DPRD Kota Makassar H. Abd. Azis Namu saat menghelat kegiatan Sosialisasi Angkatan 21 dengan Perda Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum, di Hotel Grand Asia, Makassar, Sabtu (04/12/2021).

“Pemerintah kota bertanggung jawab menyediakan bantuan hukum kepada masyarakat yang kurang mampu bila terlibat masalah hukum. Pemerintah telah bekerja sama dengan berbagai Lembaga Hukum,” pungkasnya.

Kemudian, Legislator PPP itu juha berharap masyarakat bisa menjaga ketertiban umum ditengah masyarakat. Sebab, akhir-akhir ini kerap diberitakan kejadian-kejadian perang kelompok disebagian masyarakat.

“Namun meski ada perlindungan hukum, saya harap masyarakat bisa menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” tutupnya dalam sambutan.

Sementara itu pemateri yang juga merupakan Plt. Sekretaris DPRD Makassar H. Dahyal mengakui Perda No 7 Tahun 2015 belum begitu banyak dipahami oleh masyarakat, sehingga dia mengapresiasi sosialisasi yang dilakukan Ketua Fraksi PPP Makassar itu.

“Kita apresiasi pak Azis Namu karena menginisiasi sosialisasi perda, karena ini hak masyarakat, perda bagi masyarakat miskin. Hanya masyarakat miskin yang berhak memperoleh ini,” tuturnya.

Narasumber yang juga hadir dalam kegiatan yaitu, Kepala Bagian Umum Dr. Muhajir berharap masyarakat bisa merasakan manfaat dari semua perda yang lahir ini terutama perda bantuan hukum.