Sosialisasi Perda Bantuan Hukum, Nurhaldin Jamin Bantuan Bagi Masyarakat Kurang Mampu

Makassar,Inisulsel.com – Wakil Ketua DPRD Makassar, Andi Nurhaldin menilai regulasi terkait bantuan hukum merupakan jaminan terhadap hak-hak konstitusional setiap masyarakat atau kelompok warga yang berada pada kategori miskin.

“Fasillitas bantuan hukum ini bukan hanya menitikberatkan pada konsultasi menyangkut masalah hukum, namun bisa hukum perdata, pidana dan tata negara. Itu semua ada anggarannya”, ungkapnya.

Demikian disampaikan dirinya saat menggelar Sosialisasi Angkatan 9, Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum, di Hotel Horison Ultima, Makassar. Rabu (22/06/2022).

Legislator Fraksi Golkar itu mengaku, sejauh ini masih banyak masyarakat yang belum tahu bila ada anggaran yang dialokasikan khusus bantuan hukum bagi warga miskin.

Bahkan, masyarakat bisa mendapatkan bantuan hukum secara gratis melalui dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Makassar tersebut.

Suasana kegiatan Sosialisasi Perda Bantuan Hukum. (NL)

Sementara itu, narasumber Analis Perundangan-undangan Bagian Hukum Pemkot Makassar, Asriati, SH memberikan penjelasan tambahan terkait sosialisasi Perda Nomor 7 Tahun 2015, ada syarat yang harus dipenuhi masyarakat jika ingin mendapat bantuan hukum dari pemerintah kota.

“Diantaranya, mengajukan permohonan secara tertulis kepada pemberi bantuan hukum melalui wali kota atau pejabat yang ditunjuk yang berisi paling sedikit identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok permasalahan yang dimohonkan,” ujarnya saat ditemui inisulsel.com.

(Satria)