oleh

Anggota DPRD Makassar Galmerya Beberkan Regulasi Ketertiban Umum

Makassar,Inisulsel.com Anggota DPRD Makassar Galmerya Kondorura jelaskan pentingnya regulasi ketertiban umum ditengah masyarakat. Jika dilanggar akan dikenakan sanksi.

Hal ini Galmerya sampaikan saat melaksanakan kegiatan sosialisasi yang ke 12 dengan mengangkat Perda Kota Makassar Nomor 07 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat, Jumat (29/07/2022).

Kegiatan yang dihadiri tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan narasumber yaitu Kasi Perlindungan Masyarakat Satpol PP Makassar Irwan,SE, MM dan Dosen UKI Paulus Dr. Yeheschiel B. Marewah, SH, MH berlangsung di Hotel Harper, Makassar.

Membuka kegiatan sosialisasi, Galmerya menekankan bahwa pentingnya Perda ketertiban umum, ketentraman, dan perlindungan masyarakat sebagai payung hukum bagi pemerintah dan masyarakat.

“Perda ini dibentuk sebagai landasan payung hukum dalam rangka menjamin  ketertiban dan ketentraman di lingkungan masyarakat. Apabila dilanggar, ada dasar pemerintah atau pihak terkait untuk memberikan sanksi berupa penertiban hingga penindakan,” ujarnya.

kegiatan sosialisasi yang ke 12 Anggota DPRD Makassar Galmerya Kondorura dengan mengangkat Perda Kota Makassar Nomor 07 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat, Jumat (29/07/2022).

Kasi Perlindungan Masyarakat Satpol PP Makassar Irwan, sebagai narasumber mengaku perda ini sangat penting, karena peraturan itu menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah, dalam melaksanakan kewenangan yang menjadi urusan Pemerintah Daerah, yakni penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dimana Satpol PP punya tugas untuk itu.

“Seperti penertiban bangunan yang tidak sesuai izin, penertiban PK5 dan anak jalanan, ini merupakan bagian dari tugas pokok satpol PP untuk menegakkan perda. Sesuai Perda ini Satpol PP menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum sesuai dengan kewenangannya,” kata Irwan.

Galmerya juga mengajak masyakarat untuk tak segan melapor ketika ketentramannya merasa terganggu. “Bisa dilaporkan ke RT RW kita, tokoh masyarakat atau langsung pada pak Lurah,” pungkasnya.

(Syadiq)