oleh

Sosialisasi Perda Bantuan Hukum, Anggota DPRD Makassar Sahruddin Said: Fasilitas Bagi Masyarakat Kurang Mampu

Makasaar,Inisulsel.com – Anggota DPRD Kota Makassar, H. Sahruddin Said mengungkapkan warga yang memiliki urusan dengan hukum dan tak mampu menyewa pengacara, dapat bantuan hukum dari Pemerintah Kota Makassar.

Hal itu, ia sampaikan saat menggelar sosialisasi angkatan 14, peraturan daerah (Perda) No. 7 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum di Hotel Karebosi Primer Makassar, Minggu (25/09/2022).

Kegiatan yang dihadiri ratusan peserta dari berbagai kalangan masyarakat itu, menghadirkan dua narasumber yaitu Kalangan Advokat, Hasan Hasbi dan Sekretaris DPRD Makassar H. Dahyal.

Menurut Legislator PAN itu, dirinya telah mensosialisasikan Perda Penyelenggaraan Bantuan Hukum di sejumlah kelurahan, tujuannya agar masyarakat bisa lebih memahami adanya produk hukum yang sifatnya untuk membantu dan membela masyarakat tanpa dipungut biaya.

“Pemerintah telah membuat Perda untuk membantu masyarakat jika bersentuhan dengan hukum. Yang mana saat ini banyak yang tidak mengetahui hal tersebut. Oleh sebab itu, kami sosialisasikan guna membuka pengetahuan masyarakat, khususnya di masyarakat kurang mampu,” terangnya.

Seperti persoalan tanah atau perdata lainnya dan sejumlah hukum pidana yang sesuai dengan ketentuan. Masyarakat tidak mampu yang berurusan dengan hukum bisa mendatangi Bagian Hukum di sekretariat kota Makassar, untuk mendapat penjelasan mengenai bantuan hukum.

“Tentunya fasilitas ini harus didukung dengan beberapa dokumen yang harus dilengkapi, seperti surat keterangan tidak mampu dari kelurahan, dan sebagainya, ” kata Anggota Komisi D DPRD Makassar itu.

sosialisasi angkatan 14, peraturan daerah (Perda) No. 7 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum di Hotel Karebosi Primer Makassar, Minggu (25/09/2022). (NL)

Terpisah, Narasumber Kegiatan, Advokat Hasan Hasbi menilai perda ini sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah baik pemerintah kota dan DPRD. Semua bentuk hukum memang harus dikuasai oleh legislator karena hukum dan politik sejalan beriringan.

“Masalah hukum ini harus diketahui semua warga. Misalnya, kalau ada perkara di Makassar itu tidak boleh diperiksa di luar Makassar. Masyarakat boleh menolak,” katanya. (Sat)