Makassar,INISULSEL.COM – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar, Hj. Irmawati Sila, menggelar Sosialisasi Penyebarluasan Peraturan Daerah (Perda) angkatan 8 dengan tema Perda Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum. Kegiatan ini diselenggarakan di hotel Karebosi Primer, Sabtu (06/04/2024).
Dalam kesempatan tersebut, Irmawati menekankan pentingnya Perda Bantuan Hukum dalam membantu masyarakat kurang mampu dalam masalah hukum. Banyak dari mereka yang tidak memiliki akses untuk mempekerjakan pengacara.
Menurutnya, Perda ini sangat penting untuk disosialisasikan agar masyarakat memahami fasilitas ini dengan baik.
“Masyarakat harus tahu bahwa pemerintah menyediakan bantuan hukum secara gratis bagi yang kurang mampu,” ujarnya.
Untuk mendapatkan fasilitas bantuan hukum, masyarakat hanya perlu menunjukkan KTP domisili Makassar dan Surat Keterangan Kurang Mampu di kantor Balai Kota Makassar.
“Prosedurnya cukup sederhana, dengan menunjukkan KTP dan Surat Keterangan Kurang Mampu di kantor Balai Kota Makassar,” jelasnya.
Legislator Hanura itu menambahkan bahwa Perda ini hanya mengakomodir masalah hukum pidana, tidak termasuk masalah hukum perdata dan administrasi tata usaha negara.
“Dengan demikian, Perda ini masih banyak dibutuhkan oleh masyarakat kita untuk mendapatkan bantuan hukum dan pendampingan yang layak,” tambahnya.
Melalui sosialisasi ini, dirinya berharap kesadaran masyarakat akan fasilitas bantuan hukum meningkat, sehingga mereka yang membutuhkan dapat memanfaatkannya dengan baik.