Makassar,Inisulsel.com – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar menyoroti kinerja dan serapan anggaran seluruh perangkat daerah di lingkup Pemerintah Kota Makassar. Pasalnya hingga masuk ke triwulan ketiga serapan di tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sangat minim.
Hal ini disampaikan, anggota DPRD Makassar, Kasrudi.Ia mengatakan, pihaknya akan melakukan evaluasi dan monitoring terhadap kinerja dan serapan OPD di triwulan ketiga. Namun dari gambaran besar pelaporan serapan OPD banyak yang diduga belum berjalan hingga menimbulkan tanda tanya.
“Memang penggunaan anggaran perlu kehati-hatian, apalagi program yang tidak terlalu krusial. Kita akan pertanyakan ini nanti saat monev, karena sepertinya OPD ini masih minim sekali serapannya,” ungkapnya, Senin (14/10).
“Tentu ini kita minta percepatan karena sudah di ujung tahun, kita sudah mau bahas APBD Pokok 2025. Kalau dinas tidak mampu jalankan atau berkinerja buruk maka ganti saja. Karena kami akan bertanya, kenapa belum mengganti orang-orang yang tidak bekerja dengan baik,” sambungnya.
Apalagi, lanjut Legislator Fraksi Gerindra Makassar ini, banyak pejabat tak mampu menyelesaikan tugasnya, yang akhirnya roda pemerintahan tak berjalan dengan baik hingga akhir tahun terutama jelang pemilihan.
“Inikan banyak sekali program strategis belum berjalan, utamanya jalan drainase dan program lainnya. Kita tidak mau banyak silpa lagi karena persoalan OPD tidak mampu mengimbangi program yang sudah diusulkan di anggaran,” jelasnya.
Terlebih lagi diketahui, realisasi belanja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kota Makassar hingga triwulan III atau 30 September 2024 sebesar 47,14 persen atau Rp2,49 triliun. Dimana APBD Pemkot Makassar pascaperubahan sebesar Rp5,29 triliun.
“Kalau kita lihat dari pengawasan kami, pak wali mengatakan banyak OPD realisasi serapan anggaranya di bawah 50 persen. Seharusnya kan sudah di atas 60-70 persen.Ini harus menjadi catatan pemkot,” beber anggota DPRD Makassar, Irmawati Sila.