Makassar,Inisulsel.com – Komisi D DPRD Kota Makassar mengusulkan penambahan anggaran untuk Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Makassar. Harapannya, dana itu bisa mengkover semua pekerja rentan di Kota Makassar.
Hal tersebut menjadi kesimpulan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar oleh DPRD Makassar dengan mengundang Disnaker Kota Makassar dan BPJamsostek Kota Makassar, Selasa, 25 Februari 2025.
Ketua Komisi D DPRD Makassar, Ari Ashari Ilham mengatakan pihaknya telah melaksanakan RDP bersama Disnaker dan BPJamsostek Kota Makassar.
Pihaknya meminta Kepala Disnaker Kota Makassar untuk segera melakukan pendataan terkait jumlah pekerja rentan yang belum tercover BPJS Ketenagakerjaan atau Bpjamsostek. Termasuk, mengusulkan agar Pemkot Makassar menambah anggaran dari Rp7 miliar menjadi Rp14 miliar agar dapat mencover semua pekerja rentan.
“Karena kan kalau kita melihat anggaran untuk perlindungan pekerja rentan tidak besar. Padahal, taksiran kebutuhan itu Rp14 miliar untuk mengakomodir atau mendaftarkan seluruh pekerja rentan yang ada di Kota Makassar. Kenapa tidak, untuk hal yang baik,” ujar Ari Ashari Ilham, Selasa (25/2/2025).
Diketahui, pekerja rentan yang dimaksud adalah mereka yang masuk dalam kemiskinan ekstrem atau daftar P3KE, pekerja serabutan, buruh, dan pekerja dengan gaji di bawah UMK.
Baca Juga : Muchlis Misbah Akan Kawal Program Seragam Gratis Appi-Aliyah untuk 369 Sekolah di Makassar
Ari Ashari Ilham menegaskan, pemerintah harus mengupayakan hal ini sebagai bentuk perlindungan bagi masyarakat yang membutuhkan.
“Ini harus kita segerakan. Karena mengingat bahwa masih banyak sekali orang yang kecelakaan kerja atau orang yang tidak mampu, yang meninggal dunia, yang tidak dapat perhatian dari pemerintah Kota Makassar,” ujarnya.
Ari Ashari Ilham juga menambahkan pihaknya akan segera mengusulkan anggaran Rp14 miliar agar bisa 100 persen men-cover jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan untuk pekerja rentan yang ada di Makassar.