Komisi B DPRD Kota Makassar menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama para pelaku usaha café dan tempat hiburan malam (THM), bertempat di ruang Banggar DPRD Makassar pada Jumat, 2 Mei 2025.
RDP ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut atas berbagai keluhan masyarakat terkait perizinan usaha, kepatuhan pembayaran pajak, serta persoalan parkir yang dinilai mengganggu arus lalu lintas dan menimbulkan kemacetan di sejumlah titik di Kota Makassar.
Rapat turut dihadiri perwakilan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Direksi Perusda Kota Makassar, seluruh anggota Komisi B, serta sejumlah legislator dari komisi lain.
Dalam forum tersebut, berbagai permasalahan diangkat, mulai dari proses perizinan yang tidak lengkap, tidak patuhnya pelaku usaha dalam membayar pajak dan setoran parkir, hingga sistem parkir yang amburadul dan merugikan masyarakat pengguna jalan.
Ketua Komisi B DPRD Makassar, Ismail, menegaskan bahwa pihaknya mendesak para pelaku usaha agar disiplin dalam membayar pajak, mengurus perizinan, serta menata sistem perparkiran agar sesuai aturan.
“Beberapa minggu lalu kami lakukan inspeksi mendadak ke tiga tempat usaha, dan semuanya bermasalah — baik dari sisi pajak, parkir, maupun izin usaha,” kata Ismail.
Ia juga mengingatkan agar pelaku usaha bersikap jujur dalam melaporkan penghasilan dan setoran parkir, guna menghindari persoalan hukum di kemudian hari.
“Yang kita minta itu bukan uang pribadi pelaku usaha, tapi titipan pajak dari konsumen yang seharusnya disetor ke Bapenda. Misalnya, 10 persen dari transaksi kafe itu bukan untuk pengusaha, tapi untuk kas daerah,” jelasnya.
Ismail menyampaikan bahwa tujuan DPRD bukan untuk mempersulit dunia usaha, melainkan mendorong terciptanya iklim usaha yang sehat dan tertib, serta mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ia juga menyatakan keyakinannya terhadap komitmen Pelaksana Tugas Direktur Utama PD Parkir Makassar, Adi Rasyid Ali (ARA), yang dinilai mampu membawa perubahan dalam pengelolaan parkir di kota ini.
“Dengan hadirnya Pak ARA yang juga tokoh politik senior, saya yakin ada komitmen kuat dari beliau bersama Pak Wali Kota untuk memperbaiki sistem parkir. Ini ujung-ujungnya demi meningkatkan PAD Makassar,” tutup Ismail.