Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Makassar menggelar rapat lanjutan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 pada Sabtu sore, 5 Juli 2025.
Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Banggar DPRD tersebut memfokuskan pembahasan pada laporan realisasi anggaran Dinas Sosial (Dinsos) Kota Makassar, yang dipaparkan langsung oleh Kepala Dinsos, Andi Bukti Djufrie, bersama jajarannya.
Dalam laporannya, Andi Bukti menyampaikan bahwa Dinsos berhasil merealisasikan keuangan sebesar 86,8% dari pagu anggaran setelah perubahan, yakni senilai Rp20,41 miliar, dengan realisasi fisik mencapai 97,24%. Meski capaian dinilai cukup tinggi, Banggar tetap memberi sejumlah catatan, di antaranya selisih nominal pada belanja pegawai yang masih perlu dikonfirmasi lebih lanjut, serta kendala terkait dua unit mobil yang belum dikembalikan konsultan sejak 2019.
Isu strategis lain yang mengemuka adalah efektivitas Tim Reaksi Cepat “Pemburu Kupu-kupu Malam” dan cakupan BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBPU). Menanggapi hal ini, Andi Bukti menegaskan bahwa tugas utama Dinsos adalah pembinaan, sementara fungsi penjangkauan di lapangan merupakan kewenangan Satpol PP. Ia juga meluruskan bahwa pengelolaan BPJS PBPU menjadi kewenangan Dinas Kesehatan, bukan Dinsos, dengan kuota sekitar 45 ribu jiwa.
Dinsos turut memperkenalkan sejumlah inovasi, di antaranya penempatan posko edukasi di sembilan titik rawan, serta program penjangkauan malam hari yang bekerja sama dengan Satpol PP. Selain itu, Dinsos mengusulkan pengembangan Lingkungan Pondok Sosial (Liposos) Barombong sebagai fasilitas pembinaan dengan masa tinggal 1–3 bulan, serta penambahan anggaran makan minum penghuni Liposos.
Mulai Senin, 7 Juli 2025, pengurusan Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) akan dialihkan ke kecamatan dengan dukungan operator dan fasilitas baru.
Di penghujung rapat, Ketua dan Anggota Banggar mengapresiasi capaian dan inovasi yang dilakukan Dinsos, khususnya terkait dampak positif di titik rawan sosial. Mereka juga menekankan pentingnya publikasi luas agar masyarakat mengetahui layanan penjangkauan dan pembinaan yang disediakan pemerintah.
Rapat ditutup pukul 17.40 WITA, dengan catatan bahwa kebutuhan tambahan anggaran Dinsos akan dibahas lebih lanjut bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).