Jakarta,INISULSEL.COM, – Dalam upaya memperkuat sumber daya manusia serta membina mental dan integritas pegawai, dilingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, khususnya Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menggelar Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Pedoman Pembinaan Mental Kepatuhan Internal.
Kegiatan ini dihadiri oleh para pejabat struktural dan perwakilan dari seluruh Kantor Wilayah, termasuk Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Kanwil Ditjenpas Sulawesi Selatan. Kegiatan yang berlangsung selama 3 hari mulai dari tanggal 16-18 Juli 2025 di Hotel Grand Travello Bekasi dengan menghadirkan beberapa narasumber.
Dok.ist
FGD ini menjadi salah satu langkah strategis Ditjenpas dalam menciptakan budaya kerja yang berintegritas, profesional, dan berlandaskan nilai-nilai kepatuhan serta etika aparatur negara. Melalui forum ini, para peserta berdiskusi secara mendalam mengenai rancangan pedoman yang akan menjadi acuan nasional dalam membina sikap mental dan kepatuhan pegawai pemasyarakatan, termasuk pencegahan terhadap pelanggaran disiplin dan penyimpangan tugas.
Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Kanwil Ditjenpas Sulsel, Muhammad Ali menyampaikan bahwa kegiatan ini sangat relevan dan dibutuhkan untuk menjawab tantangan kerja di lingkungan pemasyarakatan yang menuntut ketegasan sikap, integritas tinggi, serta kemampuan menghadapi tekanan tugas dengan tetap menjaga profesionalisme.
“Pembinaan mental dan penguatan kepatuhan internal bukan hanya untuk mencegah pelanggaran, tetapi juga untuk membangun SDM yang berkarakter, tangguh, dan berkomitmen pada tugas serta tanggung jawabnya,” ujar Ali nya.
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menargetkan pedoman ini dapat segera diselesaikan dan diterapkan secara nasional di seluruh satuan kerja pemasyarakatan, sebagai bagian dari reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Kakanwil Ditjenpas Sulsel, Rudy Fernando Sianturi menyambut baik dan mendukung kegiatan ini, menurutnya kegiatan melalui diskusi dan paparan dari berbagai narasumber diperlukan untuk penyusunan pedoman yang komprehensif terkait peningkatan sumber daya manusia.
“Penyusunan bersama dengan mengundang narasumber yang berkompeten terkait pedoman pembinaan mental di lingkungan Pemasyarakatan menjadi sarana yang efektif untuk mengumpulkan materi yang dapat dijadikan pedoman peningkatan kualitas SDM” jelas Rudy.
Diharapkan dengan adanya pedoman yang sistematis dan terstandar, maka pembinaan mental pegawai tidak lagi bersifat insidental, melainkan menjadi bagian integral dalam pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, khususnya Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.(**)