MAKASSAR,INISULSEL.COM, – Sejumlah pejabat Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan Korupsi Sektor Pengadaan Barang dan Jasa. Kegiatan ini berlangsung di Kantor Inspektorat Makassar, Jumat (8/8).
Rakor virtual yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) bersama para pejabatnya, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas PU dan Kepala Inpektorat Makassar yang memandu jalannya rapat tersebut.
Kegiatan ini dilaksanakan sebagai langkah strategis dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel. Termasuk juga memperkuat sistem pencegahan korupsi pada program pengadaan barang dan jasa di lingkup Pemkot Makassar.
Mengawali pembahasan rapat, Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemkot Makassar memaparkan beberapa program prioritas Munafri-Aliyah (MULIA). Diantaranya Seragam Sekolah Gratis, RS Jumpandang Baru dan Pembangunan Stadion Untia serta perluasan akses jalan ke Tempat Pembuangan Akhir Sampah.
Kemudian dilanjutkan dengan pemaparan Kadis Pendidikan tentang progres dan mekanisme pengadaan baju seragam sekolah gratis yang dimulai dari sistem konsolidasi yang melahirkan kontrak payung yang dimana penyedia menyepakati harga seragam Rp140.000/pasang untuk SD dan Rp152.000/pasang untuk SMP.
Dengan begitu, Pemkot Makassar menghemat anggaran dari APBD dalam spesifikasi teknis dan HPS yang semula untuk seragam SD Rp172.000 dan untuk SMP sebanyak Rp.174.000.
Kebijakan Pemkot pada program pengadaan baju seragam sekolah gratis mendapat apresiasi dari satgas pencegahan korupsi KPK dan dinilai inovatif meskipun ditengah kebijakan efisiensi pemerintah pusat.
Ketiga penanggap tersebut memberi wejangan dan menitip pesan agar implementasi seragam sekolah, tetap mengacu pada spesifikasi teknis seperti kualitas kain dengan gramasi yang telah ditentukan dalam kontrak payung.
Menurutnya, di situasi efisiensi anggaran, inovasi serta program yang memiliki asas manfaat dan membantu masyarakat perlu disupport untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja pemerintah, termasuk dalam pendampingan unsur APIP dan APH.
“Proses pengadaan ini sudah didampingi pihak Kejaksaan Negeri dan APIP Makassar. bahkan pihak inspektorat bersama tim monev dan tim teknis kain seragam ikut terjun langsung memantau dan memeriksa kualitas baju sebelum serah terima barang dari para penyedia ke pihak Dinas Pendidikan”, ujar Kadisdik.
Sementara pihak Inspektorat Makassar menekankan tentang pentingnya Quality Control (kualitas produk). Pemeriksaan kain baik atasan maupun bawahan wajib sama dengan spek yang tercantum dalam kontrak payung.
“Sehingga jika terjadi kekeliruan dari pihak penyedia, bisa langsung dikoreksi dan ditindaklanjuti”, kuncinya. (**)