MAKASSAR, Inisulsel.com — Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar menegaskan komitmen kuat untuk mendukung penuh program pemerintah pusat di bidang pendidikan, khususnya gagasan Sekolah Rakyat.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyatakan pihaknya bahkan telah menyiapkan langkah konkret berupa penyediaan lahan dan penganggaran dalam APBD Perubahan 2025 dan APBD Pokok 2026 untuk mendukung pembangunan Sekolah Rakyat di Kota Makassar.
“Kami mendukung penuh program Sekolah Rakyat. Untuk memaksimalkan pelaksanaannya, kami telah menyiapkan lahan sekitar 6–7 hektar, dan penganggarannya sudah kami masukkan dalam APBD. Targetnya, pembebasan lahan dilakukan pada 2026,” ujar Munafri saat menerima kunjungan kerja Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Selatan di Balai Kota Makassar, Rabu (17/9/2025).
Menurutnya, konsep Sekolah Rakyat merupakan terobosan positif yang mampu memperluas akses pendidikan bagi anak-anak di wilayah yang selama ini terkendala jarak dan fasilitas.
“Kami ingin memastikan anak-anak di wilayah sulit tetap punya kesempatan belajar. Konsep Sekolah Rakyat ini sangat baik untuk memperluas jangkauan pendidikan,” tuturnya.
Menariknya, Pemkot Makassar tak hanya fokus pada kawasan daratan. Munafri mengungkapkan rencana pembangunan Sekolah Rakyat justru akan diprioritaskan di wilayah kepulauan dan pulau-pulau terluar Makassar, yang kerap mengalami keterbatasan akses akibat cuaca dan medan.
“Kami ingin membangun Sekolah Rakyat yang dipusatkan di pulau-pulau, terutama pulau terdekat dan wilayah selat bebas yang selama ini sulit dijangkau,” bebernya.
Ia menegaskan bahwa langkah ini menjadi bukti nyata dukungan Pemkot terhadap program pemerintah pusat dalam menciptakan pendidikan yang inklusif dan merata, termasuk bagi masyarakat yang tinggal di pulau-pulau.
“Ini penting karena medan dan cuaca di sana sering menjadi kendala bagi anak-anak untuk mengakses pendidikan,” tegas Munafri.
Saat ini, terdapat dua lokasi eksisting yang siap dioptimalkan sebagai pusat pendidikan berbasis Sekolah Rakyat, yakni bekas Badan Diklat milik Pemerintah Provinsi Sulsel dan fasilitas milik Kementerian Sosial di Salodong, Biringkanaya.
Sementara itu, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Selatan, Ismu Iskandar, memberikan apresiasi atas langkah progresif Pemkot Makassar dalam mendukung program Sekolah Rakyat sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Itu bentuk perhatian serius Pak Wali kepada anak-anak di pulau. Namun, perlu diingat bahwa konsep ini tetap berada dalam domain kebijakan pemerintah pusat,” jelas Ismu.
Ia berharap sinergi antara pemerintah pusat, Pemkot Makassar, dan seluruh pemangku kepentingan terus diperkuat agar program Sekolah Rakyat dapat berjalan efektif dan mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik di Kota Makassar.
Ismu menjelaskan, kunjungan Ombudsman ke Makassar memiliki dua agenda utama. Pertama, melakukan kajian pengawasan terhadap pelaksanaan Sekolah Rakyat, termasuk menelaah hubungan kewenangan antara pemerintah kota dan pusat serta mengidentifikasi potensi permasalahan di lapangan.
“Tujuannya memastikan program nasional ini bisa berjalan baik sesuai harapan. Kami melihat langsung respons Pemkot Makassar dalam menyiapkan dukungan dan mengantisipasi tantangan,” katanya.
Kedua, melakukan koordinasi untuk peningkatan kualitas pelayanan publik. Ismu mengapresiasi berbagai upaya Pemkot Makassar yang terus melakukan pembenahan, sekaligus menekankan pentingnya peningkatan mutu layanan secara berkelanjutan.
“Kami memberi apresiasi tinggi kepada Pak Wali atas berbagai upaya yang telah dilakukan. Kami berharap kualitas pelayanan publik di Makassar bisa semakin baik, terutama menghadapi penilaian opini pelayanan publik dari Ombudsman,” tandasnya.