MAKASSAR,INISULSEL.COM, — Pengurus Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Angkatan Pemersatu Pemuda Indonesia (APPI) menggelar rapat konsolidasi organisasi menjelang pelantikan akbar yang dijadwalkan berlangsung pada 30 Mei 2026 mendatang di Gedung Balai Kencana 45, Jalan Urip Sumoharjo, Makassar.
Rapat konsolidasi yang digelar pada Rabu malam (20/5/2026) di Jalan Kerung-Kerung tersebut berlangsung penuh semangat dan dihadiri Ketua Umum dan Ketua Harian DPP APPI dan pengurus LKBH APPI.
Selain membahas program kerja strategis yang akan dijalankan ke depan, forum tersebut juga difokuskan pada penguatan sinergi antara organisasi, pemerintah, dan masyarakat, termasuk pematangan persiapan pelantikan akbar yang diperkirakan akan dihadiri ribuan kader APPI.
Ketua Umum DPP APPI, H. Irfan Darmawan NM, SH, MH, menegaskan bahwa LKBH APPI merupakan salah satu bagian penting dalam struktur organisasi DPP APPI yang memiliki peran strategis di tengah masyarakat, khususnya dalam persoalan pendampingan hukum dan advokasi.
“LKBH adalah salah satu bagian di DPP APPI dengan peran yang sangat strategis di masyarakat terkait persoalan pendampingan hukum dan advokasi,” ujar Irfan dalam sambutannya.
Menurutnya, kehadiran LKBH APPI diharapkan mampu menjadi jembatan bagi masyarakat kecil dalam memperoleh akses keadilan dan pendampingan hukum secara terbuka dan profesional.
Ia juga menekankan bahwa organisasi kepemudaan tidak cukup hanya hadir dalam kegiatan seremonial, tetapi harus mampu memberi manfaat nyata bagi masyarakat melalui aksi sosial, advokasi, dan penguatan bantuan hukum.
“APPI ingin hadir bukan hanya sebagai organisasi kepemudaan, tetapi juga menjadi wadah pengabdian sosial yang mampu membantu masyarakat dalam menghadapi berbagai persoalan,” katanya.
Pelantikan pengurus DPP APPI sendiri nantinya akan dilantik langsung oleh Walikota Makassar, H. Munafri Arifuddin, SH yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina DPP APPI.
Sementara itu, Direktur Eksekutif LKBH APPI, Ikhsan Ibnu Masud Samal, SH, menyampaikan bahwa pihaknya tengah menyiapkan konsep bantuan hukum berbasis masyarakat yang lebih dekat dan mudah dijangkau hingga ke tingkat bawah.
Menurut Ikhsan, LKBH APPI akan membentuk Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di tingkat kecamatan bahkan hingga kelurahan sebagai bentuk komitmen dalam mendengar dan merespons langsung aduan masyarakat terkait persoalan hukum.
“Akan ada Posbakum nantinya di kecamatan bahkan sampai kelurahan yang kami siapkan agar dapat menjangkau dan merespons langsung masyarakat,” ungkapnya.
Ia menegaskan bahwa layanan bantuan hukum tersebut akan diberikan secara gratis, khususnya bagi masyarakat miskin dan kaum marginal yang selama ini kerap mengalami kesulitan memperoleh akses pendampingan hukum.
“Posbakum ini bersifat free atau gratis, terutama untuk masyarakat miskin dan kaum marginal yang membutuhkan pendampingan hukum,” tegas Ikhsan.
Menurutnya, banyak masyarakat kecil yang sebenarnya membutuhkan bantuan hukum namun terkendala biaya maupun minimnya akses terhadap pendampingan hukum yang layak.
Karena itu, LKBH APPI ingin hadir menjadi bagian dari solusi dengan membangun layanan hukum yang responsif, cepat, dan menyentuh langsung masyarakat di tingkat bawah.
Di sisi lain, Ketua Harian DPP APPI, Mansyur, dalam rapat tersebut turut membahas berbagai aspek teknis persiapan pelantikan akbar. Mulai dari kesiapan lokasi, pengaturan peserta, koordinasi keamanan, penyambutan tamu undangan, hingga kesiapan internal panitia.
Mansyur mengatakan seluruh panitia terus bekerja maksimal agar pelantikan nantinya berjalan lancar, tertib, dan menjadi momentum besar penguatan organisasi.
“Kami terus mematangkan seluruh kesiapan teknis pelantikan, baik dari sisi koordinasi panitia, pengaturan peserta, keamanan, maupun rangkaian acara agar pelaksanaannya berjalan sukses dan tertib,” ujarnya.
Ia menambahkan, pelantikan tersebut bukan hanya agenda seremonial organisasi, tetapi juga menjadi simbol lahirnya semangat baru bagi kader APPI dalam membangun solidaritas dan pengabdian kepada masyarakat.
Suasana rapat konsolidasi berlangsung dinamis dan penuh antusiasme. Para pengurus tampak aktif menyampaikan masukan serta gagasan terkait pengembangan organisasi, program bantuan hukum, hingga strategi memperkuat kehadiran APPI di tengah masyarakat.(**)