MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Makassar bersama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB) Kota Makassar menggelar Uji Publik Produk Hukum Daerah terhadap Rancangan Peraturan Wali Kota (Perwali) tentang Penataan Kader Institusi Masyarakat Perkotaan Bangga Kencana dan Sub Institusi Masyarakat.
Kegiatan tersebut menjadi forum strategis untuk membahas sekaligus menghimpun berbagai masukan dari para pemangku kepentingan guna menyempurnakan substansi regulasi yang disusun. Regulasi ini diharapkan mampu memperkuat peran kader sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendukung pelaksanaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) di tengah masyarakat.
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar, Drs. A. Irwan Bangsawan, M.Si., mengatakan bahwa keberadaan kader Bangga Kencana memiliki peran penting sebagai ujung tombak dalam memberikan edukasi, pendampingan, serta pelayanan kepada masyarakat.
“Penyusunan regulasi ini merupakan langkah penting untuk memberikan kepastian dan penguatan terhadap peran kader Bangga Kencana beserta sub institusi masyarakat. Mereka merupakan mitra strategis pemerintah yang selama ini berkontribusi langsung dalam mendampingi masyarakat dan menyukseskan berbagai program pembangunan keluarga,” ujar Irwan Bangsawan.
Menurutnya, proses uji publik menjadi bagian penting dalam menghasilkan regulasi yang lebih partisipatif dan sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
“Melalui keterlibatan berbagai pihak dalam uji publik ini, kami berharap lahir regulasi yang komprehensif dan mampu menjadi landasan dalam mengoptimalkan peran kader Bangga Kencana. Dengan demikian, pelayanan kepada masyarakat dapat semakin efektif dan berdampak pada peningkatan kualitas keluarga di Kota Makassar,” tambahnya.
Pemkot Makassar berharap melalui regulasi yang terarah dan berbasis partisipasi tersebut, kader Bangga Kencana dan sub institusi masyarakat dapat semakin optimal dalam menjalankan fungsi edukasi, pendampingan, serta pemberdayaan masyarakat.
Penguatan kelembagaan dan peran kader dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung terwujudnya keluarga berkualitas serta percepatan pencapaian berbagai program pembangunan keluarga di Kota Makassar.