MAKASSAR,INISULSEL.COM, — Pemerintah Kota Makassar, menyiapkan inovasi penyediaan air bersih dan air minum bagi masyarakat di wilayah kepulauan melalui teknologi desalinasi air laut berbasis tenaga surya.
Program yang digagas Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, ini menjadi salah satu upaya menghadirkan pelayanan dasar yang lebih merata bagi masyarakat di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang, khususnya warga yang selama ini menghadapi keterbatasan akses air tawar.
Melalui sistem desalinasi berbasis Reverse Osmosis (RO), air laut diolah menjadi air tawar yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber air minum setelah melalui proses pemurnian dan memenuhi standar kualitas air minum.
Rencana penerapan teknologi ini dibahas Munafri saat menerima audiensi PT Prolink Intidata Nusantara terkait teknologi pengolahan air laut menjadi air minum di Rumah Jabatan Wali Kota Makassar, Selasa (29/9/2026).
Munafri mengatakan, inovasi tersebut diharapkan dapat menjawab persoalan keterbatasan air bersih yang masih dihadapi masyarakat di sejumlah pulau.
“Ini adalah solusi jangka panjang, air bersih yang mandiri berbasis energi matahari. Kita mau hadirkan program air langsung minum bagi warga di pulau,” ujar Munafri, usai menyimak paparan dari pihak PT Prolink Intidata Nusantara.
Teknologi tersebut dirancang menggunakan energi matahari sebagai sumber tenaga, sehingga dapat menjadi alternatif penyediaan air bersih yang lebih mandiri di wilayah kepulauan.
Menurutnya, penyediaan air bersih merupakan kebutuhan mendasar yang harus dipenuhi pemerintah, termasuk bagi masyarakat di pulau yang tinggal jauh dari pusat perkotaan.
Oleh sebab itu, Appi menegaskan bahwa Pemkot Makassar ingin memastikan masyarakat di wilayah kepulauan mendapatkan akses air bersih dan air minum yang layak, sebagaimana masyarakat yang tinggal di daratan Kota Makassar.
“Untuk memastikan bahwa air minum yang dikonsumsi oleh saudara-saudara kita yang ada di pulau itu bisa mendapatkan layanan air bersih sama dengan yang didapatkan saudara-saudara kita yang ada di kota,” jelasnya.
Munafri menjelaskan, wilayah Kepulauan Sangkarrang memiliki delapan pulau, dengan enam pulau berpenghuni dan dua pulau tidak berpenghuni.
Karena program ini berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, Pemkot Makassar akan memprioritaskan penerapan teknologi tersebut di pulau-pulau yang memiliki penduduk.
Langkah awal dilakukan melalui survei lapangan untuk melihat kesesuaian teknologi dengan kondisi geografis, kontur wilayah, serta kebutuhan air bersih masyarakat.
Tim dijadwalkan meninjau sejumlah pulau pada Rabu (30/9/2026), yakni Pulau Langkai, Lumu-Lumu, Bonetambung, dan Barrang Lompo.
Survei tersebut menjadi bagian penting untuk memastikan teknologi yang ditawarkan benar-benar dapat diterapkan dan memberikan manfaat bagi warga.
“Tim akan ke pulau besok melihat kondisi, tim PT Prolink Intidata Nusantara akan survei apakah sesuai dengan kondisi atau kontur pulau yang kita miliki,” ungkap Munafri.
Orang nomor satu Kota Makassar itu menegaskan, penerapan teknologi tidak boleh hanya didasarkan pada kecanggihan alat, tetapi harus mempertimbangkan kebutuhan masyarakat serta kondisi riil di lapangan.
Karena itu, dalam pembahasan tersebut, Munafri turut melibatkan Camat Kepulauan Sangkarrang, Dinas Pekerjaan Umum, dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) untuk memberikan masukan teknis.
“Kita mencoba mendengarkan apa yang menjadi masukan detail. Saya ajak Pak Camat, Kepala Dinas PU, Direktur PDAM, untuk memastikan apakah ini bisa kita pakai, apakah memang cocok dan dibutuhkan oleh masyarakat pulau atau tidak,” tuturnya.
Lebih lanjut, Appinmengungkapkan, kondisi ketersediaan air bersih di wilayah kepulauan tidak seragam, selama puluhan tahun.
Beberapa pulau masih memiliki sumber air tawar, sementara pulau lainnya menghadapi keterbatasan dan harus memanfaatkan air payau untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Bahkan, untuk kebutuhan tertentu, masyarakat di sejumlah pulau harus mendatangkan air dari daratan Kota Makassar.
“Kondisi ini, menjadi perhatian pemerintah Kota. Karena air bersih dibutuhkan bukan hanya untuk konsumsi, tetapi juga untuk mandi, memasak, mencuci, dan menunjang sanitasi keluarga,” terang Appi.
Ia mencontohkan, keterbatasan air bersih juga dapat memengaruhi pengembangan potensi wisata di wilayah kepulauan.
Padahal, sejumlah pulau memiliki daya tarik yang dapat dikembangkan, tetapi membutuhkan dukungan infrastruktur dasar yang memadai.
Menurutnya, ketersediaan air bersih harus menjadi bagian penting dalam pembangunan kawasan kepulauan, baik untuk memenuhi kebutuhan warga maupun mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.
“Melalui teknologi desalinasi, kami Pemkot Makassar berharap ketergantungan masyarakat terhadap pasokan air dari daratan dapat dikurangi secara bertahap. Sehingga kita hadirkan solusi ini,” harpanya.
Pada kesempatan ini, Wali Kota Makassar itu menjelaskan, teknologi desalinasi yang sedang dijajaki memiliki kapasitas produksi sekitar 250 liter per jam.
Teknologi tersebut sebelumnya menarik perhatian saat dirinya mengunjungi sebuah pameran di Jakarta tahu lalu.
Dalam sistem yang dipaparkan, air laut diproses melalui teknologi RO untuk memisahkan kandungan garam dan menghasilkan air tawar.
Munafri menyebut, sekitar 30 persen air yang diproses dapat menjadi air hasil desalinasi, sedangkan sisanya berupa air dengan kadar garam lebih tinggi.
Dikatakan, air hasil samping tersebut berpotensi dimanfaatkan untuk kebutuhan lain, seperti pembuatan es atau garam, sepanjang memenuhi persyaratan teknis dan keamanan yang diperlukan.
Pemanfaatan hasil samping ini diharapkan dapat menjadi nilai tambah dari penerapan teknologi desalinasi di wilayah kepulauan.
“Tentu, kita masih akan memastikan kualitas air hasil pengolahan, kapasitas produksi, kebutuhan energi, serta kesesuaian teknologi dengan kondisi masing-masing pulau,” ungkapnya.
Selain menjawab persoalan air bersih, penggunaan tenaga surya menjadi salah satu pertimbangan penting dalam rencana penerapan teknologi tersebut.
Munafri mengatakan, sejumlah pulau berpenghuni masih mengandalkan generator set (genset) berbahan bakar solar untuk memenuhi kebutuhan listrik.
Menurutnya, ketergantungan terhadap bahan bakar tersebut menjadi tantangan tersendiri, terutama dari sisi biaya operasional dan distribusi energi ke wilayah kepulauan.
“Karena itu, penggunaan energi matahari untuk mengoperasikan sistem desalinasi kita harapkan dapat menjadi alternatif yang lebih mandiri,” tuturnya.
Munafri berpandangan, pemanfaatan energi surya juga perlu dilihat sebagai bagian dari upaya menghadirkan pelayanan dasar yang sesuai dengan karakteristik wilayah kepulauan.
Dengan dukungan energi mandiri, sistem pengolahan air diharapkan dapat beroperasi tanpa sepenuhnya bergantung pada pasokan listrik dari genset.
“Namun, kebutuhan energi, kapasitas panel surya, penyimpanan daya, dan biaya pemeliharaan tetap akan menjadi bagian dari kajian teknis sebelum program yang akan kita terapkan,” kata Appi.
Terkait pembiayaan, Munafri menyebut Pemkot Makassar berencana mengupayakan program penyediaan air bersih tersebut masuk dalam anggaran pokok.
Rencana penganggaran akan disesuaikan dengan hasil survei, kebutuhan masing-masing pulau, serta kesiapan teknis penerapan teknologi.
Bahkan, Pemkot Makassar akan terlebih dahulu memastikan lokasi penempatan alat, kebutuhan lahan, kapasitas produksi, kualitas sumber air, hingga jumlah penduduk yang akan dilayani.
Perhitungan tersebut diperlukan agar fasilitas yang dibangun sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan mampu beroperasi secara berkelanjutan.
Bagi Munafri, inovasi ini bukan semata menghadirkan teknologi baru, melainkan bagian dari upaya memastikan masyarakat kepulauan memperoleh pelayanan dasar yang layak.
Dengan menjajaki desalinasi air laut berbasis tenaga surya, Pemkot Makassar berupaya menghadirkan solusi yang menjawab dua kebutuhan sekaligus, yakni ketersediaan air bersih dan kemandirian energi.
“Program ini, kita harapkan menjadi langkah awal dalam memperkuat pelayanan air minum bagi masyarakat di enam pulau berpenghuni, sekaligus mendorong pemerataan pembangunan hingga ke wilayah kepulauan terluar Makassar,” tukas Appi. (**)