MAKASSAR,INISULSEL.COM,-Rudianto Lallo Anggota MPR/DPR-RI Fraksi Partai NasDem periode 2024-2029 dari Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 1 yang meliputi Kota Makassar, Kabupaten Gowa, Takalar, Jeneponto, Bantaeng dan Selayar menggelar Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika) di Rumah Aspirasi Jl. AP. Pettarani No. 5 C, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar,Jumat (02/10/2026).
Merawat kebhinekaan di Indonesia dapat dilakukan dengan memahami, menghayati, dan mengamalkan Empat Pilar Kebangsaan yang menjadi fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai Anggota Komisi III DPR-RI, Rumah Aspirasi di Daerah Pemilihannya berfungsi menjembatani berbagai arus perubahan, pemikiran, dan beragam aspirasi serta aduan hukum dari masyarakat.
Rudianto Lallo dalam sambutannya menegaskan tentang Restorasi Hukum dan Nilai Kebhinekaan di tengah arus ancaman polarisasi sosial, disrupsi digital, dan intoleransi serta konflik kepentingan yang berpotensi memecah belah bangsa. Ia mengatakan, “Di era digital, ruang publik sering kali terbelah oleh narasi yang membenturkan kelompok. Restorasi Hukum dan Nilai Kebhinekaan mengembalikan watak asli bangsa yang saling menghormati dan mengutamakan keadilan di atas ego golongan”, ucapnya.
Lebih lanjut, Rudi menjelaskan tentang keterkaitan antara Nilai Kebhinekaan dan Restorasi Hukum dalam menyelesaikan konflik. Ia menyampaikan bahwa, “Sering kali kita ini dalam mengadili suatu perkara hukum masyarakat, hanya terkungkung melihat pada satu sisi hukum sebagai alat penghukum (Retributive), tetapi tidak melihat itu sebagai alat pemulih harmoni sosial (Restorative). Di Indonesia yang majemuk, penyelesaian hukum yang kaku tanpa mempertimbangkan keberagaman sering kali justru memperpanjang konflik. Disinilah pentingnya kita kembali melakukan Restorasi terhadap hukum dan nilai kebhinekaan kita”, tegasnya.
Sebagai sebuah paradigma yang ia terapkan melalui Lembaga Bantuan Hukum Anak Rakyat dalam mengadvokasi suatu kasus atau perkara. Ia berharap, “Melalui nilai Bhineka Tunggal Ika yang mengajarkan bahwa kita semua adalah satu kesatuan, konsep hukum restoratif harus sejalan dengan nilai ini, di mana fokus utamanya adalah memulihkan hubungan antar warga yang berkonflik, bukan sekadar memenjarakan pelaku”, imbuhnya.(**)