
MAKASSAR,Inisulsel.com— Pengelolaan aset daerah tidak boleh hanya dipandang sebagai urusan administratif pemerintah. Masyarakat juga memiliki kepentingan sekaligus peran dalam memastikan Barang Milik Daerah (BMD) tetap aman, jelas statusnya dan memberikan manfaat bagi kepentingan publik.
Pesan tersebut mengemuka dalam kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2026 Angkatan XIII bersama Dinas Pertanahan Kota Makassar yang digelar di Karebosi Premier Hotel, Jalan Jenderal M. Yusuf No. 1, Makassar, Sabtu (14/11/2026).
Kegiatan tersebut melibatkan Hj. Rezki, anggota DPRD Kota Makassar dari Fraksi Partai Demokrat, serta menghadirkan Sekretaris Dinas Pertanahan Kota Makassar H. Emil Yudianto Tadjuddin, SE., M.Si dan akademisi Kamoerati sebagai narasumber.
Materi yang dibahas mengangkat tema “Aset Daerah, Milik Kita Bersama”, dengan penekanan pada pentingnya keterlibatan warga dalam mengawasi dan menjaga Barang Milik Daerah.
Dalam materi tersebut dijelaskan bahwa aset daerah merupakan kekayaan publik yang diperoleh dari APBD, pajak warga maupun sumber perolehan sah lainnya. Aset itu dapat berupa tanah dan lahan, gedung dan bangunan, kendaraan dinas maupun berbagai aset lainnya yang digunakan untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat.
Karena berasal dari sumber daya publik, keberadaan aset daerah memiliki hubungan langsung dengan kepentingan masyarakat. Pajak dan retribusi warga masuk ke kas daerah, kemudian pemerintah membangun berbagai fasilitas seperti puskesmas, jalan dan pasar. Selanjutnya, aset tersebut harus memberikan manfaat dan pelayanan kepada masyarakat.
Hj. Rezki menilai pemahaman seperti ini penting agar masyarakat tidak bersikap pasif ketika menemukan persoalan aset pemerintah di lingkungan mereka.
“Kalau aset daerah adalah kekayaan publik, maka masyarakat juga punya hak untuk mengetahui bagaimana aset itu dijaga, dimanfaatkan dan dikelola. Jangan sampai aset yang seharusnya kembali memberikan manfaat kepada masyarakat justru dikuasai atau dimanfaatkan secara tidak semestinya,” ujar Hj. Rezki.
Ia menekankan, pengawasan masyarakat bukan berarti mengambil alih kewenangan pemerintah. Sebaliknya, partisipasi warga diperlukan sebagai bentuk kontrol sosial agar aset yang berada di sekitar mereka tidak hilang, terbengkalai atau dimanfaatkan tanpa prosedur yang jelas.
Dalam materi pengawasan warga, terdapat empat ancaman yang perlu diwaspadai, yakni sengketa atau klaim sepihak, bangunan terbengkalai, penguasaan ilegal, serta pemanfaatan gelap. Salah satu risikonya adalah aset beralih fungsi atau dikuasai oknum sehingga masyarakat kehilangan akses terhadap layanan publik.
Sementara itu, pengamanan aset daerah tidak cukup hanya dengan pencatatan administrasi. Dokumen tersebut membagi pengamanan BMD dalam tiga dimensi, yakni administrasi, fisik dan hukum. Pengamanan administrasi dilakukan melalui pencatatan inventaris dan penyimpanan dokumen kepemilikan, pengamanan fisik antara lain melalui pagar dan plang nama pemerintah daerah, sedangkan pengamanan hukum mencakup pengurusan sertifikat serta penyelesaian sengketa.
Menurut Hj. Rezki, tiga aspek tersebut harus berjalan bersamaan.
“Jangan hanya tercatat di atas kertas. Aset juga harus terlihat secara fisik, batasnya jelas, ada tanda kepemilikan pemerintah dan ketika ada persoalan hukum harus segera ditangani,” tegasnya.
Pembahasan juga menyoroti mekanisme pemanfaatan BMD yang sah, seperti sewa, pinjam pakai dan kerja sama pemanfaatan. Dalam setiap skema tersebut terdapat mekanisme dan kewajiban yang harus dipenuhi, termasuk setoran kepada pemerintah daerah sesuai ketentuan serta adanya kontrak atau perjanjian yang jelas.
Karena itu, masyarakat didorong tidak hanya mempertanyakan keberadaan aset, tetapi juga melihat apakah pemanfaatannya dilakukan secara transparan dan sesuai mekanisme.
“Kalau ada aset pemerintah yang digunakan untuk kegiatan usaha, masyarakat berhak mempertanyakan statusnya. Apakah ada perjanjian, apakah ada izin dan apakah penerimaannya masuk ke kas daerah. Ini bagian dari transparansi,” kata Hj. Rezki.
Forum pengawasan tersebut juga memperkenalkan langkah praktis yang dapat dilakukan warga, mulai dari mengenali dan memetakan aset pemerintah di wilayah RT/RW, memeriksa keberadaan pagar dan plang resmi, bersikap kritis terhadap status pemanfaatan aset, mempertanyakan anggaran perawatan, hingga melaporkan indikasi penyerobotan melalui kanal resmi.
Dalam materi studi kasus, persoalan tersebut digambarkan melalui penggunaan lapangan milik daerah oleh warung semi-permanen tanpa plang resmi, bangunan eks-puskesmas yang terbengkalai, serta lahan kosong milik daerah yang disewakan kepada pihak swasta tanpa transparansi.
Menurut Hj. Rezki, contoh tersebut menunjukkan bahwa pengawasan aset sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat.
“Warga tidak harus menjadi ahli pertanahan untuk ikut mengawasi. Yang penting kenali aset di sekitar kita, lihat apakah ada plangnya, tanyakan pemanfaatannya dan jangan ragu melapor kalau menemukan sesuatu yang mencurigakan,” jelasnya.
Pada akhirnya, pengawasan terhadap aset daerah diarahkan untuk membangun kesadaran bersama bahwa kekayaan pemerintah daerah pada hakikatnya harus kembali memberikan manfaat kepada masyarakat.
Materi tersebut menempatkan warga sebagai “mata dan telinga komunitas” dalam menjaga kekayaan daerah, dengan empat pegangan utama: memahami bahwa aset berasal dari uang publik, mencari tanda atau plang resmi, menuntut transparansi pengelolaan, serta tidak ragu melaporkan persoalan melalui kanal pengaduan maupun forum Musrenbang.
Melalui kegiatan pengawasan Angkatan XIII ini, Hj. Rezki menegaskan pentingnya sinergi antara DPRD, pemerintah daerah dan masyarakat dalam memastikan aset Kota Makassar tetap terlindungi, tertib dalam pengelolaan dan benar-benar digunakan untuk kepentingan publik.


