oleh

Jelang Pengawasan Angkatan XIV, Hj. Rezki Dorong Kearsipan Tak Sekadar Simpan Dokumen, Tapi Jadi Fondasi Akuntabilitas Pemerintahan

MAKASSAR,Inisulsel.com — Arsip sering dianggap sekadar tumpukan dokumen yang tersimpan di lemari atau ruang penyimpanan. Padahal, di balik setiap arsip terdapat rekam jejak keputusan, pelayanan, transaksi, hingga bukti penyelenggaraan pemerintahan.

Persoalan inilah yang akan menjadi salah satu perhatian dalam agenda Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2026 Angkatan XIV bersama Dinas Kearsipan Kota Makassar yang akan digelar pada Minggu, 15 November 2026, di Karebosi Premier Hotel, Makassar.

Agenda tersebut dilaksanakan oleh Hj. Rezki, Anggota DPRD Kota Makassar dari Partai Demokrat, sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Kegiatan ini menjadi penting karena tata kelola kearsipan tidak hanya berbicara tentang bagaimana dokumen disimpan. Materi Dinas Kearsipan Kota Makassar menegaskan bahwa pengelolaan arsip mencakup proses sejak arsip dibuat atau diterima, digunakan, dipelihara, hingga disusutkan atau diserahkan. Tujuannya adalah memastikan arsip autentik, utuh, terpercaya, aman, dan mudah ditemukan ketika dibutuhkan.

Hj. Amalia Malik, SH., Sekretaris Dinas Kearsipan Kota Makassar, akan menjadi salah satu narasumber dalam agenda tersebut. Paparan dari Dinas Kearsipan akan memberikan gambaran mengenai tugas, fungsi, regulasi, manfaat kearsipan, hingga pentingnya membangun budaya tertib arsip.

Sementara itu, Risma Puspita Syam, akademisi, juga akan hadir sebagai narasumber untuk memperkaya perspektif pembahasan.

Kehadiran unsur pemerintah dan akademisi diharapkan membuat agenda pengawasan tidak berhenti pada persoalan administratif. Lebih jauh, pembahasan diarahkan pada bagaimana kearsipan dapat menopang pemerintahan yang tertib, transparan, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Materi yang disiapkan Dinas Kearsipan juga menempatkan arsip sebagai bukti kegiatan, transaksi, keputusan, dan hak masyarakat. Arsip yang tertata disebut dapat mengurangi kehilangan dokumen, mempercepat pelayanan, dan meningkatkan kepercayaan.

Bagi Hj. Rezki, agenda pengawasan tersebut menjadi ruang untuk memastikan tata kelola pemerintahan tidak hanya dinilai dari apa yang terlihat di permukaan, tetapi juga dari seberapa kuat pemerintah menyimpan dan mempertanggungjawabkan jejak administrasinya.

Sebab, pemerintahan yang tidak tertib arsip berisiko kehilangan bukti atas proses yang telah dijalankan. Sebaliknya, kearsipan yang dikelola dengan baik dapat menjadi instrumen penting untuk menjaga memori pemerintahan sekaligus memastikan pelayanan kepada masyarakat memiliki dasar informasi yang jelas.

Melalui Angkatan XIV ini, pengawasan DPRD diharapkan mampu mendorong kesadaran bahwa arsip bukan sekadar dokumen lama, melainkan bagian dari sistem akuntabilitas pemerintahan dan hak masyarakat atas informasi yang dapat dipercaya.