MAKASSAR Inisulsel.com — Urusan administrasi kependudukan masih menjadi salah satu layanan pemerintah yang paling dekat dengan kebutuhan masyarakat. Mulai dari akta kelahiran, KTP-el, Kartu Keluarga, hingga akta kematian, seluruhnya menyangkut hak dasar warga dan menjadi pintu masuk berbagai layanan publik.
Karena itu, kualitas pelayanan administrasi kependudukan akan menjadi perhatian dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2026 Angkatan XV bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Makassar.
Kegiatan tersebut akan dilaksanakan pada Senin, 16 November 2026, bertempat di Karebosi Premier Hotel, Makassar.
Dalam agenda pengawasan tersebut, Muhammad Ahdhar Saleh, S.Pd., M.Si., Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Disdukcapil Kota Makassar, akan hadir sebagai narasumber bersama Mahadin Moh. Astari, S.Tr.Sos., M.AP., Lurah Karunrung.
Pembahasan akan menjadi penting karena pelayanan administrasi kependudukan tidak lagi semata-mata dituntut cepat, tetapi juga harus mudah diakses masyarakat. Materi Disdukcapil menempatkan inovasi, pemanfaatan teknologi, layanan daring, tanda tangan elektronik, serta sinergi dengan berbagai instansi sebagai bagian dari upaya memberikan kemudahan pelayanan.
Persoalan pelayanan juga tidak bisa dilepaskan dari peran kelurahan. Dalam materi Mahadin Moh. Astari, kelurahan disebut sebagai front office Dukcapil, sementara Dukcapil menjadi penerbit dokumen kependudukan. Artinya, kelurahan memiliki posisi penting dalam proses verifikasi dan fasilitasi sebelum dokumen diterbitkan oleh Dukcapil.
Di titik inilah pengawasan DPRD menjadi relevan. Masyarakat tidak membutuhkan prosedur yang berbelit ketika mengurus dokumen kependudukan. Mereka membutuhkan pelayanan yang jelas, persyaratan yang pasti, akses yang mudah, dan proses yang dapat dipertanggungjawabkan.
Materi Disdukcapil juga menekankan bahwa target pelayanan bukan hanya terpenuhinya kepemilikan dokumen, tetapi masyarakat memperoleh dokumen pencatatan sipil dengan mudah, tersedia fasilitas pelayanan berbasis teknologi informasi, dan tidak adanya penambahan persyaratan di luar ketentuan.
Sementara itu, sinergi dengan kelurahan menjadi faktor penting karena masyarakat berinteraksi langsung dengan pemerintahan di tingkat paling dekat dengan tempat tinggal mereka.
Melalui Angkatan XV ini, pengawasan DPRD diharapkan mampu melihat secara lebih konkret apakah inovasi pelayanan administrasi kependudukan benar-benar telah dirasakan masyarakat, sekaligus mengidentifikasi titik-titik pelayanan yang masih membutuhkan pembenahan.
Sebab, bagi warga, ukuran keberhasilan pemerintah bukan hanya pada banyaknya program yang dibuat, tetapi seberapa mudah mereka mendapatkan pelayanan ketika membutuhkan dokumen yang menyangkut identitas dan hak mereka.