
MAKASSAR,Inisulsel.com — Pengawasan DPRD Kota Makassar terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah menyoroti satu hal yang kerap luput dari perhatian publik: kearsipan.
Melalui agenda Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2026 Angkatan XIV bersama Dinas Kearsipan Kota Makassar, Hj. Rezki, Anggota DPRD Kota Makassar dari Partai Demokrat, mendorong agar pengelolaan arsip ditempatkan sebagai bagian penting dari tata kelola pemerintahan.
Kegiatan tersebut berlangsung Minggu, 15 November 2026, di Karebosi Premier Hotel, Makassar, dengan menghadirkan Hj. Amalia Malik, SH., Sekretaris Dinas Kearsipan Kota Makassar, dan Risma Puspita Syam, akademisi, sebagai narasumber.
Pengawasan ini menjadi relevan karena arsip bukan hanya persoalan administrasi internal pemerintah. Arsip merupakan rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media yang harus dikelola agar tetap autentik, utuh, terpercaya, aman, dan mudah ditemukan saat diperlukan.
Dalam forum tersebut, perspektif Dinas Kearsipan menempatkan arsip sebagai bukti, memori, dan sumber informasi yang harus dijaga bersama. Bahkan, arsip memiliki fungsi penting dalam memastikan masyarakat dapat memperoleh dokumen yang dibutuhkan sekaligus mendapatkan kepastian atas berbagai proses dan keputusan pemerintahan.
Bagi Hj. Rezki, persoalan kearsipan tidak boleh dipandang sebagai urusan teknis yang hanya menjadi tanggung jawab petugas arsip. Ketertiban arsip berkaitan langsung dengan kualitas pemerintahan karena setiap kebijakan, keputusan, pelayanan, maupun transaksi membutuhkan jejak dokumentasi yang jelas.
Ketika dokumen tertata, proses pemerintahan lebih mudah ditelusuri. Ketika arsip hilang atau tidak terkelola, akuntabilitas pemerintahan juga ikut dipertanyakan.
Karena itu, fungsi pengawasan DPRD menjadi penting untuk memastikan tata kelola kearsipan berjalan bukan hanya di atas kertas, tetapi menjadi bagian dari budaya kerja pemerintahan.
Dalam materi Dinas Kearsipan, profesionalitas dalam pengelolaan arsip dikaitkan dengan sikap tertib, aman, mudah dicari, dan akuntabel. Arsip yang tertata dinilai dapat mengurangi risiko kehilangan dokumen, mempercepat pelayanan, sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat.
Sementara dari perspektif akademisi, kehadiran Risma Puspita Syam memberikan ruang untuk melihat persoalan kearsipan dari sudut pandang yang lebih luas, khususnya dalam membangun kesadaran bahwa arsip merupakan sumber informasi objektif yang penting bagi penelitian, pengetahuan, masyarakat, dan pemerintah.
Pembahasan juga menegaskan bahwa arsip statis tidak semestinya diperlakukan sebagai kertas usang. Arsip statis merupakan memori kolektif yang telah diverifikasi kelayakannya untuk dilestarikan demi kepentingan penelitian, pengetahuan, dan jati diri bangsa.
Dari forum tersebut terlihat jelas bahwa persoalan kearsipan memiliki dimensi yang jauh lebih besar daripada sekadar penyimpanan dokumen. Ia menyentuh pelayanan publik, kepastian informasi, sejarah kota, hingga pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat.
Hj. Rezki melalui agenda pengawasan ini menunjukkan bahwa fungsi kontrol DPRD tidak hanya diarahkan pada persoalan pembangunan fisik atau program pemerintah yang terlihat secara langsung. Tata kelola dokumen dan informasi pemerintahan pun menjadi bagian yang harus diawasi karena di sanalah jejak pertanggungjawaban pemerintah tersimpan.
Dengan demikian, pengawasan Angkatan XIV diharapkan dapat mendorong penguatan budaya tertib arsip di lingkungan pemerintahan Kota Makassar, sehingga arsip benar-benar berfungsi sebagai sumber informasi yang terpercaya sekaligus fondasi bagi pemerintahan yang profesional dan akuntabel.


