MAKASSAR,Inisulsel.com– Penelaah Teknis Kebijakan Bidang Koorwas Bapenda Kota Makassar, H. Jabbar tampil sebagai narasumber dalam kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang digelar Anggota DPRD Kota Makassar, Hj Umiyati, di Hotel Grand Imawan, Minggu (15/11/2026).
Kegiatan ini menjadi ruang bagi masyarakat untuk memperoleh pemahaman mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk pengelolaan pendapatan daerah yang menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung pembangunan Kota Makassar.
Dalam pemaparannya, H Jabbar menjelaskan tugas dan fungsi Bapenda Kota Makassar, khususnya dalam mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Menurutnya, keberadaan Bapenda memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah melalui peningkatan pendapatan yang bersumber dari potensi daerah.
“Tugas dan fungsi Bapenda adalah bagaimana meningkatkan PAD Kota Makassar. PAD ini nantinya menjadi salah satu sumber pembiayaan pemerintah daerah dalam menjalankan berbagai program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat,” jelas H Jabbar.
Ia menerangkan, Bapenda tidak hanya berperan dalam proses pemungutan pajak, tetapi juga melaksanakan sejumlah fungsi mulai dari pendataan, pendaftaran, penetapan, penagihan hingga pengawasan terhadap objek dan wajib pajak daerah.
Pendataan menjadi salah satu tahapan penting untuk memastikan seluruh potensi pajak yang ada di Kota Makassar dapat teridentifikasi dengan baik. Dengan data yang akurat, pemerintah daerah dapat mengoptimalkan penerimaan sekaligus meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
Ia juga memberikan pemahaman kepada peserta mengenai jenis-jenis pajak yang masuk dalam kewenangan pemerintah daerah. Pajak daerah merupakan salah satu komponen penting dalam struktur Pendapatan Asli Daerah yang digunakan untuk mendukung pembiayaan pembangunan.
Ia menjelaskan, pajak daerah antara lain meliputi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
Selain itu, terdapat pula jenis pajak daerah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Jadi masyarakat perlu mengetahui bahwa pajak yang dibayarkan merupakan bagian dari kontribusi kepada daerah. Penerimaan tersebut kembali kepada masyarakat melalui program pembangunan dan pelayanan pemerintah,” katanya.
Menurutnya, peningkatan PAD tidak semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah. Partisipasi masyarakat, pelaku usaha dan seluruh wajib pajak juga sangat dibutuhkan.
Kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan objek pajak, memberikan data yang benar serta memenuhi kewajiban pembayaran pajak tepat waktu menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pendapatan daerah yang baik.
Ia menambahkan, Bapenda terus berupaya melakukan pendataan dan pemutakhiran data objek pajak sebagai bagian dari strategi meningkatkan optimalisasi penerimaan daerah.
Langkah tersebut juga diarahkan untuk menciptakan sistem perpajakan daerah yang lebih tertib, transparan dan akuntabel. (*)