Persoalan Ketenagakerjaan Masih Kompleks, Umiyati Tekankan Pentingnya Perlindungan Pekerja

MAKASSAR,INISULSEL.COM – Persoalan ketenagakerjaan di Kota Makassar tidak cukup hanya diselesaikan melalui program penempatan tenaga kerja. Dibutuhkan kebijakan yang menyentuh berbagai aspek, mulai dari perluasan kesempatan kerja, peningkatan keterampilan, hubungan industrial, hingga jaminan perlindungan dan kesejahteraan pekerja.

Hal tersebut menjadi perhatian Anggota DPRD Kota Makassar, Hj Umiyati saat menggelar kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bersama Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar di Hotel Grand Imawan, Selasa (17/11/2026).

Dalam sambutannya, Umiyati menegaskan bahwa urusan ketenagakerjaan merupakan salah satu sektor strategis yang berpengaruh langsung terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.

Menurutnya, pemerintah daerah melalui Dinas Ketenagakerjaan harus mampu menghadirkan program yang tidak hanya berorientasi pada penyerapan tenaga kerja, tetapi juga memastikan para pekerja mendapatkan kompetensi, kesempatan, serta perlindungan yang layak.

“Persoalan ketenagakerjaan ini sangat luas. Bukan hanya bagaimana membuka lapangan pekerjaan, tetapi juga bagaimana meningkatkan kualitas dan kompetensi tenaga kerja, menciptakan hubungan industrial yang harmonis, serta memastikan hak-hak pekerja mendapatkan perlindungan,” ujar Umiyati.

Ia menilai, tantangan dunia kerja yang terus berkembang menuntut pemerintah untuk lebih adaptif dalam merumuskan kebijakan. Terlebih, kebutuhan dunia usaha terhadap tenaga kerja yang memiliki keterampilan dan kompetensi tertentu semakin meningkat.

Karena itu, program pelatihan kerja dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia harus menjadi perhatian serius. Pemerintah perlu memastikan pelatihan yang diselenggarakan benar-benar sesuai dengan kebutuhan pasar kerja sehingga masyarakat memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan.

“Jangan sampai kita mencetak tenaga kerja melalui berbagai pelatihan, tetapi kompetensi yang diberikan tidak sesuai dengan kebutuhan dunia usaha. Harus ada keterhubungan antara program pelatihan dengan kebutuhan lapangan kerja,” tegasnya.

Selain persoalan kesempatan kerja, Umiyati juga menyoroti pentingnya pengawasan terhadap hubungan industrial antara perusahaan dan pekerja. Menurutnya, perlindungan terhadap tenaga kerja harus menjadi perhatian bersama agar tidak terjadi praktik yang merugikan pekerja maupun perusahaan.

Ia berharap Dinas Ketenagakerjaan dapat mengoptimalkan fungsi pelayanan, pembinaan, dan pengawasan, termasuk memberikan pendampingan kepada pekerja yang menghadapi persoalan ketenagakerjaan.

Umiyati juga menekankan bahwa penyelesaian berbagai persoalan tersebut tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah. Dibutuhkan keterlibatan dunia usaha, akademisi, legislatif, serta masyarakat dalam membangun ekosistem ketenagakerjaan yang sehat dan berkelanjutan.

“Melalui kegiatan pengawasan ini, kita ingin mengetahui sejauh mana program dan kebijakan ketenagakerjaan berjalan, apa saja kendala yang dihadapi, serta langkah apa yang perlu diperkuat. Harapannya, kebijakan yang dilaksanakan benar-benar memberikan manfaat dan menjawab kebutuhan masyarakat,” jelasnya.

Legislator dari Daerah Pemilihan Manggala-Panakkukang ini berharap, pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat menjadi ruang evaluasi sekaligus penguatan koordinasi antara DPRD dan perangkat daerah.

Dengan demikian, berbagai program ketenagakerjaan di Kota Makassar dapat berjalan lebih optimal, tepat sasaran, serta mampu membuka peluang kerja yang lebih luas sekaligus meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan masyarakat pekerja. (*)

redaksi: