Pengawasan Pemerintahan Daerah, Hj Umiyati: Perlindungan Perempuan dan Anak Harus Jadi Prioritas Pemerintah

MAKASSAR,Inisulsel.com – Perlindungan perempuan dan anak dari berbagai bentuk kekerasan menjadi perhatian Anggota DPRD Kota Makassar, Hj Umiyati. Ia menilai, persoalan tersebut membutuhkan perhatian serius serta keterlibatan semua pihak, terutama pemerintah dalam memastikan hak-hak perempuan dan anak mendapatkan perlindungan.

Hal itu disampaikan Hj Umiyati saat menggelar kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Makassar di Hotel Grand Imawan, Rabu (18/11/2026).

Kegiatan tersebut menghadirkan Kepala DPPPA Kota Makassar, drg. Ita Isdiana Anwar, S.KG., M.Kes, serta Kasubag Tata Usaha dan Kepegawaian Sekretariat DPRD Kota Makassar, Muh. Ichsan As’yari sebagai narasumber.

Dalam sambutannya, Hj Umiyati menegaskan bahwa perlindungan perempuan dan anak merupakan salah satu aspek penting dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman, adil, dan sejahtera.

Menurutnya, persoalan kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak boleh dipandang sebagai masalah biasa. Sebab, dampaknya tidak hanya dirasakan korban secara fisik, tetapi juga dapat memengaruhi kondisi psikologis, kehidupan sosial, hingga masa depan anak.

Ia menilai, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan tersedianya perlindungan, pendampingan, serta penanganan yang tepat bagi masyarakat yang menjadi korban kekerasan.

Hj Umiyati juga menekankan pentingnya meningkatkan kesadaran masyarakat agar tidak menganggap kekerasan sebagai persoalan domestik yang harus ditutupi.

Sebaliknya, masyarakat perlu didorong untuk berani melaporkan setiap tindakan kekerasan agar korban bisa segera mendapatkan perlindungan.

“Perlindungan terhadap perempuan dan anak harus menjadi perhatian bersama. Jangan sampai ada korban yang memilih diam karena takut, malu, atau tidak mengetahui harus mengadu ke mana. Pemerintah harus memastikan mereka mendapatkan perlindungan dan pendampingan,” ujar Umiyati.

Umiyati berharap, perhatian terhadap perlindungan perempuan dan anak tidak berhenti pada kegiatan sosialisasi semata, tetapi diwujudkan melalui langkah nyata yang mampu memberikan rasa aman serta menjamin terpenuhinya hak-hak perempuan dan anak di Kota Makassar.

Sementara itu, Kepala DPPPA Kota Makassar, drg. Ita Isdiana Anwar, memaparkan berbagai persoalan dan tantangan dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak di Kota Makassar.

Ia menjelaskan, upaya perlindungan tidak cukup hanya dilakukan melalui penanganan ketika kasus kekerasan terjadi. Diperlukan pula langkah pencegahan melalui edukasi, sosialisasi, penguatan peran keluarga, serta peningkatan kepedulian lingkungan masyarakat.

Menurutnya, sinergi antara pemerintah, keluarga, lembaga pendidikan, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi perempuan dan anak.

Melalui kegiatan pengawasan tersebut, diharapkan penyelenggaraan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kota Makassar dapat terus diperkuat, sehingga upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan dapat berjalan lebih optimal. (*)

redaksi: