
MAKASSAR,Inisulsel.com – Perlindungan perempuan dan anak membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Upaya tersebut tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah, tetapi harus diperkuat melalui peran keluarga, lingkungan masyarakat hingga perangkat pemerintahan di tingkat paling bawah.
Hal itu menjadi salah satu perhatian Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Makassar, drg. Ita Isdiana Anwar, saat memaparkan berbagai persoalan dan tantangan perlindungan perempuan dan anak di Kota Makassar.
Ita Isdiana hadir sebagai narasumber dalam kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang digelar Anggota DPRD Kota Makassar, Hj Umiyati, di Hotel Grand Imawan, Rabu (18/11/2026).
Dalam pemaparannya, Ita menjelaskan bahwa penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak boleh hanya berorientasi pada penyelesaian kasus setelah kejadian.
Langkah pencegahan harus menjadi perhatian utama melalui edukasi, sosialisasi, penguatan ketahanan keluarga, serta membangun kepedulian masyarakat terhadap lingkungan sekitar.
Menurutnya, salah satu elemen penting dalam upaya tersebut adalah keterlibatan RT dan RW. Sebagai perangkat pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat, RT/RW memiliki posisi strategis untuk mendeteksi lebih awal potensi terjadinya kekerasan maupun persoalan sosial yang dialami perempuan dan anak.
“Peran RT dan RW sangat penting karena mereka bersentuhan langsung dengan masyarakat. Mereka harus memiliki kepedulian dan kepekaan terhadap kondisi warganya, termasuk ketika mengetahui adanya indikasi kekerasan terhadap perempuan dan anak,” jelasnya.
Selain itu, Ita juga menekankan pentingnya keberadaan Shelter Warga sebagai salah satu bentuk perlindungan berbasis masyarakat.
Shelter Warga diharapkan tidak hanya menjadi tempat pengaduan, tetapi juga menjadi ruang aman bagi perempuan dan anak yang mengalami atau berpotensi menjadi korban kekerasan.
Melalui keberadaan shelter tersebut, masyarakat diharapkan memiliki akses untuk menyampaikan laporan, mendapatkan pendampingan awal, serta menghubungkan korban dengan layanan penanganan yang disediakan pemerintah.
Ia menilai, penguatan Shelter Warga perlu dibarengi dengan peningkatan kapasitas masyarakat, khususnya para pengurus dan relawan, agar mampu mengenali tanda-tanda kekerasan serta memahami langkah yang harus dilakukan ketika menemukan kasus di lingkungannya.
Lebih jauh, Ita mengungkapkan bahwa kekerasan terhadap anak memiliki beragam bentuk dan tidak hanya terbatas pada kekerasan fisik.
Bentuk kekerasan tersebut meliputi kekerasan psikis atau verbal, kekerasan seksual, penelantaran, eksploitasi, hingga perlakuan diskriminatif yang dapat mengganggu tumbuh kembang dan masa depan anak.
Menurutnya, masih diperlukan peningkatan pemahaman masyarakat agar tidak menganggap persoalan kekerasan sebagai urusan pribadi atau masalah internal keluarga semata.
Sebab, sikap abai dan pembiaran terhadap indikasi kekerasan justru dapat memperbesar risiko yang dialami korban.
Karena itu, kolaborasi antara DPPPA, pemerintah kecamatan dan kelurahan, RT/RW, lembaga pendidikan, keluarga, serta organisasi masyarakat menjadi faktor penting dalam membangun sistem perlindungan yang lebih efektif.
“Perlindungan perempuan dan anak membutuhkan kerja sama semua pihak. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Harus ada kepedulian dan keberanian masyarakat untuk melaporkan apabila menemukan indikasi kekerasan di lingkungannya,” tegasnya.
Melalui kegiatan pengawasan tersebut, diharapkan masyarakat semakin memahami bahwa perlindungan perempuan dan anak merupakan tanggung jawab bersama.
Sinergi pemerintah dan masyarakat diharapkan mampu memperkuat upaya pencegahan, mempercepat penanganan kasus, sekaligus menciptakan lingkungan yang aman dan ramah bagi perempuan dan anak di Kota Makassar. (*)


