MAKASSAR, Inisulsel.com – Pemerintah Kota Makassar memastikan penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2025 tidak akan menggeser fokus pembangunan pada program-program prioritas.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan meski terjadi pengurangan belanja daerah, arah kebijakan tetap diarahkan pada pemenuhan kebutuhan masyarakat. Mulai dari pembangunan stadion, sekolah, puskesmas, hingga peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kesehatan di wilayah kepulauan.
Program strategis lainnya seperti Universal Health Coverage (UHC), seragam sekolah gratis, Makassar Creative Hub, urban farming, penguatan UMKM dan investasi, serta perbaikan tata kelola pemerintahan juga dipastikan tetap berjalan.
“Penyesuaian ini kami lakukan secara rasional, sesuai potensi dan kondisi riil daerah. Program prioritas tetap jadi fokus agar defisit terkendali,” tegas Munafri saat rapat paripurna virtual bersama DPRD Makassar, Rabu (3/9/2025).
Pendapatan Turun Rp485 Miliar
APBD Perubahan mencatat koreksi pendapatan dari Rp5,384 triliun menjadi Rp4,898 triliun atau turun 9,02% (Rp485 miliar). Penurunan terbesar berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menyusut Rp306,76 miliar akibat kebijakan subsidi listrik 50% yang memengaruhi Pajak Penerangan Jalan.
Selain itu, pendapatan transfer dari pusat dan provinsi juga terkoreksi Rp179,13 miliar. Meski begitu, Pemkot berkomitmen mengoptimalkan potensi PAD melalui intensifikasi pajak, digitalisasi layanan, optimalisasi BUMD, serta pemanfaatan aset.
Belanja Dikurangi Rp555 Miliar
Dampak penurunan pendapatan otomatis mengoreksi belanja daerah dari Rp5,684 triliun menjadi Rp5,128 triliun atau berkurang Rp555 miliar.
Belanja operasi turun tipis 0,69%, sementara belanja modal terkoreksi cukup besar, 33,64%, sehingga sejumlah proyek seperti pembangunan solar panel, motor sampah listrik, hingga kawasan Karebosi ditunda penyelesaiannya. Belanja tak terduga juga dipangkas dari Rp40 miliar menjadi Rp10 miliar.
Efisiensi Sesuai Inpres
Munafri menegaskan, langkah efisiensi ini sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi APBD. “Kami menajamkan program prioritas agar tetap berdampak langsung bagi masyarakat,” ujarnya.
Sinergi dengan DPRD
Dari sisi pembiayaan, penerimaan diproyeksikan Rp230,24 miliar, turun Rp69 miliar akibat koreksi SILPA 2024. Pemkot tidak merencanakan pinjaman maupun penyertaan modal, melainkan fokus pada restrukturisasi organisasi dan persiapan dasar modal produktif di tahun mendatang.
Di akhir paparannya, Munafri mengapresiasi masukan fraksi DPRD. “Pengelolaan pendapatan dan efektivitas belanja tidak bisa berdiri sendiri. Sinergi eksekutif dan legislatif sangat penting demi kesejahteraan masyarakat Makassar,” tutupnya.