MAKASSAR, Inisulsel.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar menunjukkan keseriusan dalam merawat demokrasi dengan membuka ruang komunikasi dan kolaborasi bersama aktivis mahasiswa dari berbagai kampus.
Hal itu diwujudkan lewat silaturahmi antara Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) lintas kampus dengan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin (Appi), di Rumah Jabatan Wali Kota, Kamis (4/9/2025) malam.
Pertemuan tersebut berlangsung hangat dan penuh keterbukaan. Hadir pula Sekda Kota Makassar Andi Zulkifly Nanda, Plt Kadispora Fadli Wellang, Kepala Kesbangpol Fatur Rahim, serta Kasatpol PP Hasanuddin.
Dalam dialog itu, Munafri menegaskan Pemkot Makassar tidak pernah menutup ruang interaksi dengan mahasiswa. Baginya, mahasiswa adalah mitra strategis pemerintah dalam membangun kota.
“Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri. Kami butuh masukan dan pemikiran dari adik-adik mahasiswa. Karena itu, pertemuan seperti ini harus kita jaga bahkan bisa dibuat rutin setiap bulan,” tegas Appi.
Menurutnya, mahasiswa adalah aset bangsa yang harus dijaga idealismenya. “Diskusi ini bukan sekadar catatan. Yang penting bagaimana hasil tukar pikiran bisa kita wujudkan bersama demi masyarakat,” jelasnya.
Appi juga menekankan pentingnya kesamaan pandangan antara mahasiswa dan pemerintah. Ia mengakui, tidak semua kebijakan pemerintah selalu diterima baik, sehingga ruang dialog perlu terbuka untuk menemukan titik temu.
Pertemuan ini juga menjadi momentum klarifikasi mahasiswa terkait insiden demonstrasi 29 Agustus 2025 di DPRD Makassar, yang berujung pada kebakaran gedung.
Sejumlah perwakilan BEM lintas kampus, mulai dari Unibos, UMI, UNM, UIN Alauddin, Unifa, hingga Unismuh, menegaskan bahwa aksi anarkis tersebut tidak mencerminkan gerakan mahasiswa.
Ketua BEM Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin, Muh Alwi Nur, dengan lantang menyebut kejadian itu murni ulah oknum perusuh.
“Gerakan mahasiswa lahir dari idealisme dan moral, bukan tindakan brutal. Pembakaran Gedung DPRD adalah perbuatan yang merusak nama baik Makassar dan mencederai citra mahasiswa,” tegasnya.
Hal senada disampaikan Ashabul Kahfi dari UNM. Ia memastikan mahasiswa kampusnya tidak terlibat.
“Kami selalu terbuka berdialog, tapi aksi perusakan itu bukan dari kami. Saat insiden terjadi, mahasiswa UNM tidak ada di lokasi,” jelasnya.
Muh Hasmi dari Unismuh bahkan menuding adanya pihak luar yang menunggangi gerakan mahasiswa.
“Yang terjadi itu jelas lebih mencerminkan kelompok anarko. Mahasiswa tidak mungkin melakukan tindakan destruktif semacam itu,” ungkapnya.
Pertemuan ini akhirnya menghasilkan kesepahaman: mahasiswa dan Pemkot Makassar sepakat menjadikan ruang dialog sebagai jalan utama dalam menyuarakan aspirasi, sekaligus menjaga kondusivitas kota.
“Yang paling penting, kita sama-sama menjaga Makassar tetap aman, demokratis, dan aspirasi mahasiswa akan selalu kami jadikan masukan untuk pembangunan. Pemerintah tidak akan menutup diri,” tandas Appi.
Dengan semangat kebersamaan itu, Makassar diharapkan tetap menjadi kota demokrasi yang sehat—tempat aspirasi tumbuh, namun tetap dalam koridor damai dan beradab.