
MAKASSAR,Inisulsel.com — Pelayanan administrasi kependudukan menjadi sorotan dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2026 Angkatan XV Anggota DPRD Makassar Hj Rezki bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Makassar.
Kegiatan tersebut berlangsung Senin, 16 November 2026, di Karebosi Premier Hotel, Makassar, dengan menghadirkan Muhammad Ahdhar Saleh, S.Pd., M.Si., Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Disdukcapil Kota Makassar, serta Mahadin Moh. Astari, S.Tr.Sos., M.AP., Lurah Karunrung, sebagai narasumber.
Forum pengawasan ini menempatkan kemudahan dan kualitas pelayanan administrasi kependudukan sebagai isu penting. Sebab, dokumen kependudukan bukan sekadar administrasi, tetapi menjadi dasar pengakuan negara terhadap status individu, status perdata, dan status kewarganegaraan seseorang.
Dalam pemaparannya, Muhammad Ahdhar Saleh menekankan arah pengembangan pelayanan pencatatan sipil yang semakin memanfaatkan teknologi. Inovasi tersebut mencakup pemanfaatan aplikasi dan website, tanda tangan elektronik, pelayanan daring, hingga sinergi dengan instansi terkait seperti fasilitas kesehatan, KUA, kelurahan, dan pengadilan.
Pendekatan tersebut menjawab persoalan klasik pelayanan publik: ketika masyarakat membutuhkan dokumen, prosesnya harus dibuat sesederhana mungkin tanpa mengurangi ketepatan dan kepastian administrasi.
Salah satu contoh yang dibahas adalah penerapan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dalam pelayanan pencatatan kelahiran. Materi Disdukcapil menyebut mekanisme tersebut dapat membantu masyarakat yang tidak memiliki surat keterangan kelahiran dan/atau dokumen perkawinan tertentu, sehingga proses dapat dilakukan lebih mudah dan cepat sesuai ketentuan.
Di sisi lain, Mahadin Moh. Astari menjelaskan posisi strategis kelurahan dalam pelayanan administrasi kependudukan. Kelurahan tidak menerbitkan dokumen kependudukan, melainkan menjalankan fungsi verifikasi dan fasilitasi sebelum proses penerbitan dilakukan oleh Dukcapil.
Dengan posisi tersebut, kelurahan menjadi front office yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Alur pelayanan dimulai dari RT/RW, kemudian ke kelurahan untuk proses verifikasi dan pengantar, sebelum diteruskan ke Dukcapil untuk penerbitan dokumen.
Karena itu, sinergi antara Dukcapil dan kelurahan menjadi titik krusial. Pelayanan di tingkat hilir akan sulit maksimal apabila informasi, verifikasi, dan fasilitasi di tingkat kelurahan tidak berjalan dengan baik.
Materi Kelurahan Karunrung juga memperlihatkan cakupan peran kelurahan dalam berbagai layanan, mulai dari pengantar perekaman KTP-el, permohonan dan perubahan KK, surat keterangan kelahiran dan kematian, hingga pengantar pindah serta pendataan anak untuk KIA.
Sementara dari sisi Dukcapil, tantangan pelayanan tidak hanya bagaimana dokumen diterbitkan, tetapi bagaimana memastikan masyarakat memperoleh dokumen tersebut dengan mudah dan tanpa persyaratan tambahan yang tidak semestinya. Materi Disdukcapil secara tegas menempatkan kemudahan akses, fasilitas berbasis teknologi informasi, dan kesesuaian persyaratan sebagai bagian dari target pelayanan.
Melalui agenda pengawasan Angkatan XV, DPRD Kota Makassar memiliki ruang untuk memastikan inovasi pelayanan tidak berhenti sebagai konsep di atas kertas. Ukuran akhirnya tetap berada pada pengalaman masyarakat ketika mengurus dokumen kependudukan.
Jika teknologi sudah tersedia tetapi warga masih kesulitan mendapatkan layanan, maka inovasi belum sepenuhnya menyelesaikan persoalan. Sebaliknya, ketika layanan menjadi lebih mudah, cepat, jelas, dan dekat, di situlah reformasi pelayanan benar-benar dirasakan masyarakat.
Pengawasan ini pun menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara Disdukcapil, kelurahan, dan seluruh unsur pelayanan di tingkat bawah agar administrasi kependudukan di Kota Makassar semakin sederhana, responsif, dan berpihak pada kebutuhan warga.


