oleh

Bangun Sinergi Perlindungan Perempuan dan Anak, Hartono Dorong Partisipasi Masyarakat

MAKASSAR,Inisulsel.com — Perlindungan perempuan dan anak tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah. Dibutuhkan sinergi lintas pihak dan partisipasi aktif masyarakat agar berbagai upaya perlindungan benar-benar mampu menjangkau persoalan yang terjadi di tengah masyarakat.

Hal tersebut menjadi perhatian Hartono, SE., M.Si, Anggota DPRD Kota Makassar, dalam kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2026 Angkatan XV bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Makassar.

Kegiatan tersebut akan dilaksanakan pada Rabu, 18 November 2026, pukul 13.30 Wita hingga selesai, bertempat di Hotel Maxone Makassar, dengan mengangkat tema “Membangun Sinergitas dan Partisipasi Masyarakat dalam Memaksimalkan Perlindungan Anak dan Perempuan.”

Dua narasumber akan hadir dalam kegiatan tersebut, yakni drg. Ita Isdiana Anwar, M.Kes, Kepala DPPPA Kota Makassar, serta Dr. Fitriani, SST, SKM, M.Kes, M.Keb, akademisi.

Kehadiran unsur pemerintah dan akademisi diharapkan dapat memperkaya pembahasan mengenai strategi perlindungan perempuan dan anak, sekaligus melihat sejauh mana masyarakat dapat mengambil peran dalam menciptakan lingkungan yang aman dan responsif.

Bagi Hartono, fungsi pengawasan DPRD menjadi bagian penting untuk memastikan kebijakan pemerintah daerah di bidang perlindungan perempuan dan anak berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Persoalan kekerasan terhadap perempuan dan anak, perlindungan kelompok rentan serta penguatan peran keluarga dan lingkungan membutuhkan penanganan yang tidak parsial. Pemerintah, masyarakat, lembaga pendidikan dan berbagai unsur lainnya perlu bergerak dalam satu arah.

Karena itu, forum pengawasan ini diharapkan menjadi ruang untuk menyerap aspirasi, menggali persoalan di lapangan dan memperkuat sinergi antara pemerintah dengan masyarakat.

Melalui kegiatan Angkatan XV ini, Hartono mendorong agar perlindungan perempuan dan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab institusi pemerintah, tetapi menjadi gerakan bersama yang tumbuh dari kesadaran masyarakat.