
MAKASSAR,Inisulsel.com — Perlindungan perempuan dan anak membutuhkan keterlibatan banyak pihak. Pemerintah tidak akan mampu bekerja sendiri tanpa dukungan masyarakat, keluarga, lingkungan pendidikan dan berbagai elemen lainnya.
Pentingnya sinergi tersebut menjadi salah satu fokus dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2026 Angkatan XV bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Makassar, yang berlangsung Rabu, 18 November 2026, di Hotel Maxone Makassar.
Kegiatan yang diikuti Hartono, SE., M.Si, Anggota DPRD Kota Makassar, tersebut mengangkat tema “Membangun Sinergitas dan Partisipasi Masyarakat dalam Memaksimalkan Perlindungan Anak dan Perempuan.”
Hadir sebagai narasumber drg. Ita Isdiana Anwar, M.Kes, Kepala DPPPA Kota Makassar, dan Dr. Fitriani, SST, SKM, M.Kes, M.Keb, akademisi.
Forum pengawasan tersebut menjadi ruang untuk membahas pentingnya memperkuat sistem perlindungan perempuan dan anak melalui kolaborasi pemerintah dengan masyarakat.
Hartono menempatkan fungsi pengawasan DPRD sebagai instrumen untuk memastikan kebijakan pemerintah daerah tidak berhenti pada program dan regulasi, tetapi dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Perlindungan perempuan dan anak membutuhkan respons yang cepat dan terkoordinasi. Ketika persoalan muncul di lingkungan masyarakat, berbagai pihak harus mengetahui peran masing-masing sehingga penanganan tidak terlambat atau berjalan sendiri-sendiri.
Dalam konteks tersebut, partisipasi masyarakat menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Masyarakat dapat berperan melalui kepedulian terhadap lingkungan sekitar, pencegahan, pelaporan serta dukungan terhadap upaya perlindungan kelompok rentan.
Kehadiran DPPPA dan akademisi dalam kegiatan ini juga mempertemukan perspektif pemerintah dengan pendekatan akademis. Hal tersebut penting untuk memperkuat evaluasi terhadap kebijakan sekaligus mencari langkah yang lebih efektif dalam membangun perlindungan perempuan dan anak.
Bagi Hartono, pengawasan seperti ini bukan sekadar agenda rutin DPRD. Forum tersebut menjadi kesempatan untuk mendengar aspirasi masyarakat sekaligus memastikan pemerintah daerah terus memperkuat pelayanan dan perlindungan bagi warga.
Upaya perlindungan perempuan dan anak pada akhirnya tidak cukup hanya mengandalkan pemerintah. Dibutuhkan kesadaran kolektif agar keluarga, lingkungan dan masyarakat ikut menjadi bagian dari sistem perlindungan.
Melalui pengawasan Angkatan XV ini, Hartono mendorong agar sinergi tersebut terus diperkuat sehingga perlindungan perempuan dan anak di Kota Makassar dapat berjalan lebih maksimal dan benar-benar hadir di tengah masyarakat.


