Makassar,Inisulsel.com – DPRD Kota Makassar menindaklanjuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) sebagai respons laporan masyarakat dengan melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) ke Restoran Mie Gacoan di Jl Alauddin, Kota Makassar, Rabu (16/10/2024).
Sidak ini dilakukan terkait dugaan aktivitas restoran yang beroperasi tanpa izin yang lengkap, seperti PBG (Perizinan Bangunan Gedung) dan IMB (Izin Mendirikan Bangunan).
Aspirasi tersebut pertama kali disampaikan Aliansi Mahasiswa dan Rakyat Penegak Keadilan, yang menyoroti adanya pelanggaran perizinan oleh restoran yang cukup ramai tersebut.
Sebagai respons, DPRD Makassar langsung bergerak dengan melakukan inspeksi langsung untuk memverifikasi kebenaran laporan tersebut.
Dipimpin Wakil Ketua Sementara DPRD Makassar, Andi Suharmika, sidak ini dihadiri sejumlah anggota DPRD, serta instansi terkait, termasuk Dinas Perizinan Satu Pintu, Satpol PP, Dinas Penataan Ruang, dan perwakilan mahasiswa yang menyampaikan aspirasi mereka dalam RDP sebelumnya.
Rombongan sidak diterima langsung Hadi Iman, staf yang bertanggung jawab atas operasional Mie Gacoan di Alauddin.
Dalam kesempatan tersebut, Hadi menunjukkan beberapa dokumen perizinan yang dimiliki restoran, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk struktur bangunan sebelumnya, serta izin parkir dan Izin AMDAL Lalin (Analisis Dampak Lalu Lintas) yang diterbitkan Kementerian Perhubungan.
Namun, meski dokumen-dokumen tersebut telah ditunjukkan, beberapa anggota DPRD masih menemukan sejumlah masalah.
Anggota DPRD Makassar Fraksi PPP, Fasruddin Rusli, menyatakan, meskipun ada izin yang ditunjukkan, standar kelayakan yang diatur Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar terkait izin parkir dan tata ruang dinilai belum terpenuhi.
“Dokumen memang ada, tapi kita melihat masih ada ketidaksesuaian, terutama pada standar parkir yang belum memenuhi aturan yang berlaku dan potensi dampak lalu lintas yang belum terselesaikan,” ungkapnya.